- Twitter/@PSSI
Tapi, masalah baru muncul. Djohar Arifin Husin, suksesor Nurdin, memunculkan gagasan yang kontroversial. Dia mengganti kompetisi Liga Super Indonesia dengan Liga Primer Indonesia.
Kemudian, terjadi gejolak. Dualisme kepemimpinan mengganggu PSSI. Otoritas sepakbola nasional akhirnya sakit hingga hampir tiga tahun lamanya.
Setelah masalah dualisme selesai, La Nyalla Mattalitti naik sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres di Surabaya, 17 Maret 2015. Tapi, masa kepemimpinan La Nyalla sudah dijegal oleh pemerintah.
Baru sehari duduk di kursi empuk PSSI 1, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Imam Nahrawi, menjatuhkan sanksi pembekuan. Kondisi menjadi gaduh. FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, membuat sepakbola Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional.
Kondisi ini berlarut. Setahun setelah sanksi dijatuhkan, La Nyalla mundur, dan sanksi dari FIFA dicabut, menyusul pemerintah berhenti melakukan intervensi.
Jelas, kondisi organisasi hancur lebur usai kondisi tak menentu tersebut. Edy Rahmayadi muncul sebagai Ketua Umum yang baru.
![]()
Ada harapan yang besar dari publik di pundak Edy untuk mengubah PSSI. Mereka berharap, ada terobosan yang diambil Edy untuk PSSI.
Gebrakan paling nyata adalah ketika mendatangkan Luis Milla Aspas, membangun beberapa program seperti kompetisi Liga 1 di level junior, hingga membangkitkan sepakbola putri.
Tapi, stabilitas organisasi tak terjadi. Ketika duduk di kursi PSSI 1, Edy maju dalam Pilkada Sumatera Utara, memilih cuti dari tugasnya. Majunya Edy dalam Pilkada Sumatera Utara sebenarnya sempat dikomentari negatif oleh beberapa pihak. Ada segelintir voters yang nyinyir kepada Edy dan memintanya mundur. Gejolak kecil, namun dampaknya terhadap organisasi besar.
Hingga, saat memastikan kemenangan, Edy meninggalkan PSSI dan fokus pada tugasnya sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Ketika Edy meninggalkan PSSI, makin keras guncangan di internal organisasi. Kasus pengaturan skor yang menjerat dua anggota Komite Eksekutif, Johar Lin Eng dan Hidayat.
Joko Driyono yang menjadi Plt Ketua Umum pun ikut terseret namanya. Tim Satgas Antimafia Bola terus menekan Joko dengan isu pengaturan skor. Akhirnya, Joko masuk bui. Bukan karena terbukti atur skor, tapi lantaran diduga menghancurkan barang bukti.