Jejak Dwifungsi ABRI

Gladiresik HUT TNI ke 74 di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta
Gladiresik HUT TNI ke 74 di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta
Sumber :
  • VIIVAnews/Anwar Sadat

VIVA – Ribuan mahasiswa berbondong-bondong keluar dari kampusnya di berbagai wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Selasa, 19 Mei 1998. Ada yang menggunakan bus, naik angkutan kota, hingga longmarch

Tujuan mereka Gedung DPR-MPR RI, di Senayan, Jakarta. Semua bergerak dengan isu yang sama, yaitu menuntut Presiden saat itu, Soeharto, turun dari jabatannya. Tak hanya itu, mahasiswa menuntut Dwifungsi ABRI dihapuskan.

Peristiwa 21 tahun lalu itu masih terkenang dalam ingatan Ridwan Darmawan, aktivis Forkot 98. Ridwan yang kini anggota Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice/IHCS itu mengatakan, hampir seluruh kampus di Jabodetabek berkumpul di DPR RI. 

“Ketika itu saya ingat benar pada tanggal 19 Mei mahasiswa dari berbagai kampus-kampus di Jakarta itu memberanikan diri keluar dari kampusnya mengusung isu itu,” ujar Ridwan kepada VIVAnews, Jumat, 8 November 2019.

Sebenarnya, menurut Ridwan, gerakan menolak Dwifungsi ABRI dan menuntut Soeharto turun ketika itu, telah dimulai di kampus-kampus dengan cara menggelar mimbar bebas. Gerakan menolak Dwifungsi ABRI sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. 

Namun, gerakan itu menjadi besar pada 1998. Ketika kemarahan masyarakat memuncak kepada rezim otoriter Soeharto yang sangat kuat dalam mengamankan kekuasaannya, dengan cara menghidupkan Dwifungsi ABRI.

Saat itu, banyak anggota ABRI yang menjabat posisi-posisi strategis, seperti gubernur, bupati, wali kota, menteri, pengusaha, serta pejabat tinggi lainnya. “Kita melihat Dwifungsi ABRI itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto ketika itu, sebagai strategi mempertahankan kekuasaannya," tuturnya.