Menghapus Ujian Nasional

VIVA – Nyaris setiap terjadi pergantian menteri, maka ada kebijakan yang berubah. Entah soal kurikulum ataupun soal ujian nasional (UN). Periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi mulai ancang-ancang untuk berlari. Dan dunia pendidikan diterpa isu berulang.

Baca Juga

Kemendikdasmen Ubah Ujian Nasional Jadi TKA, Tapi Bukan Standar Kelulusan

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, muncul dengan isu soal penghapusan ujian nasional. Akhir November lalu, Menteri Nadiem mengatakan sedang mengkaji kemungkinan menghapus ujian nasional. Ucapan Nadiem segera kembali membangkitkan kontroversi soal ujian nasional.

Dody Rahmat (31 tahun), ayah satu anak yang tinggal di Depok, Jawa Barat, menolak keras penghapusan Ujian Nasional. Ia tak setuju, karena menurutnya Ujian Nasioanal adalah salah satu tolak ukur siswa. "UN jangan jadi syarat kelulusan. Cukup jadi tolak ukur saja. Jadi enggak perlu dihapus," ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 6 Desember 2019.

Baca Juga

Mendikdasmen Beri Sinyal Akan Ada Ujian Nasional Kembali pada Tahun 2026

Ia yakin, jika ujian nasional dihapus, maka sekolah tak akan terasa berguna. Dan siswa bisa jadi akan menyepelekan sekolah.

Ujian Nasional

Warga lainnya, Vella Della (26 tahun) juga menolak penghapusan ujian nasional. Menurut warga Johar Baru, Jakarta Pusat, ini, UN sekarang sudah berbeda dengan UN masa lalu. UN dapat dijadikan kriteria penilaian siswa dan guru dalam menyampaikan materi, sekaligus menjadi bahan evaluasi pengetahuan siswa selama belajar di sekolah.

Baca Juga

Wacana UN Diberlakukan Kembali, Ini Kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti

"Jika UN dengan sistem lalu yang menjadi penentu kelulusan, itu tidak efektif. Tapi, saat ini, UN telah digabung dengan nilai rapor siswa selama sekolah untuk evaluasi penilaian kelulusan. Sehingga, guru bisa punya dua kriteria penilaian yakni UN dan nilai rapor dengan porsi penilaian yang sama," tutur Vella.

Karena fungsi UN yang sudah berubah itulah, maka Vella mengganggap pemerintah tetap perlu menggelar ujian nasional. Menurut Vella, UN berbasis komputer juga perlu terus diluaskan untuk membuat pelaksanaan UN menjadi lebih hemat dan tak ada lagi tuduhan menghabiskan anggaran.

Polemik Tak Kunjung Selesai

Pelaksanaan ujian nasional (UN) menjadi polemik setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan UN sebagai standar penentu kelulusan siswa. Saat itu, publik digemparkan karena banyaknya siswa berprestasi, bahkan yang berada pada ranking tinggi, gagal lulus sekolah karena gagal di ujian nasional.

Halaman Selanjutnya

Ribuan siswa dan orangtua yang kecewa, menangis dan mengutuk pemerintah. Tapi, pemerintah bergeming. Solusi yang ditawarkan saat itu bagi mereka yang tak lulus adalah mengikuti ujian akhir melalui ujian kesetaraan Paket A, B, atau C. Rela tak rela, suka tak suka, ratusan siswa dari sekolah bergengsi terpaksa menempuh jalur ujian kesetaraan. Mereka lulus, tapi bukan dari sekolah yang mereka ikuti sejak awal.