Krisis Petani di Negeri Agraris

Petani di Malang
Petani di Malang
Sumber :
  • VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka

VIVAnews – Terik matahari begitu menyengat. Sinarnya menyorot tubuh sekelompok laki-laki dan perempuan. Mereka tak lagi muda.

Di tengah sawah yang sudah disulap menjadi ladang jagung, mereka sibuk bekerja. Pakaiannya pun ala kadarnya. Caping dan topi di kepala, cukup untuk melindungi cuaca panas siang itu.

Di sisi kiri atau kanan mereka tampak onggokan jagung yang sudah dimasukkan dalam karung. Sesekali, terdengar gelak tawa dari arah mereka. Ada keriangan.

Ya, mereka adalah para buruh tani yang sedang memanen jagung milik tetangganya. Ansori (40) salah satunya. Warga Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini ikut bermandi keringat demi anak istri.

Ansori sebenarnya memiliki sawah seluas 2.000 meter persegi. Namun, lahan itu tak cukup untuk menghidupi anak istrinya sehari-hari.

“Sekarang, satu hektare tebu hasilnya sedikit. Lebih banyak menanam jagung. Apalagi jagung proyek, sudah pasti terbeli dan hasil tanamnya juga sedang bagus,” ujar Ansori saat ditemui VIVAnews di sela panen jagung, Rabu, 2 November 2014.
 
Pria berkulit legam ini menguasai seluk beluk pertanian. Sejak duduk di bangku SMP, ia sering membantu orang tuanya bertani. Dari orang tuanya pula, ia mendapat warisan sawah seluas 2.000 meter persegi tersebut.

Meski, hasil panennya selalu ludes karena harus dibagi dengan dua saudara dan orang tuanya. “Setiap panen saya bisa dapat lima sak (kantong). Ya, lumayan untuk dimakan sendiri tiga bulan,” ujar ayah empat anak ini.

Di antara tiga bersaudara, hanya Ansori yang tertarik menekuni profesi sebagai petani. Dua saudaranya memilih menjadi buruh di industri material bangunan. Bagi Ansori, bertani jauh lebih mudah dan mengasyikkan dibanding bekerja bidang lain yang tak ia mengerti.

Meskipun, hasil panen tak cukup menghidupi empat anak dan istrinya. “Sekali panen bisa dapat 1,5 ton, dipotong biaya pupuk dan buruh panen Rp1,5 juta. Rata-rata bisa dapat Rp3 juta hingga Rp4 juta," Ansori menjelaskan.

"Kalau dibagi berempat, ya sangat tidak cukup untuk hidup empat bulan. Jadi beras panen tidak dijual, buat dimakan sendiri saja,” ujarnya.

Untuk menutup delapan bulan berikutnya, ia harus bekerja, menjadi buruh tani di lahan orang. Anak-anak Ansori tak tertarik mengikuti jejaknya. “Anak yang pertama umur 19 tahun. Dia tak mau jadi petani. Ya, saya tidak bisa maksa. Dia kerja jadi buruh di pabrik paving,” katanya.

Menurut dia, kerja di pabrik, upah yang diterima lumayan besar. Upah diberikan per hari plus libur sehari dalam sepekan.

“Kalau tani dapatnya empat bulan sekali. Tapi, tidak ada libur. Kerja di ladang orang, biar dapurnya bisa masak nasi dan lauknya setiap hari,” ujar pria yang hanya lulus SMP ini.

Ansori tak sendiri. Ada sekitar 125 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Tani di desanya yang bernasib sama. Mereka hanya petani gurem yang memiliki lahan di bawah satu hektare.

Ketua Kelompok Tani Sari Tani Ahmad mengatakan, semakin kecil lahan semakin sedikit keuntungan yang didapat. Akibatnya, banyak petani yang memilih menyewakan lahan yang hanya sepetak daripada menggarap sendiri lantaran biaya operasional tak sesuai dengan pendapatan.

“Pupuknya mahal dan selalu naik. Biaya obat kalau ada hama. Beli bibit juga mahal. Biaya buruh tani untuk panen juga tak sedikit. Belum kalau salah tanam dan cuacanya tak sesuai, bisa rugi karena rusak dan hama. Sedangkan harga gabah dan jagung seperti itu saja,” ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 5 November 2014.

Petani di Malang

Sejumlah wanita anggota Kelompok Tani Sari Tani Desa Talangsuko sedang bekerja di ladang jagung (Foto: VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka)


Krisis Petani
Nasib yang dialami para petani di Kabupaten Malang merupakan fenomena jamak yang sedang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui, hasil sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 menyebutkan, terjadi penurunan yang signifikan terkait populasi petani di Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, mengatakan, sepuluh tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan jumlah petani sangat drastis, mencapai 16 persen yakni dari 31, 23 juta menjadi  26,14 juta orang.

“Lebih banyak pada petani-petani gurem dengan penguasaan lahan 5.000 meter persegi. Petani kecil semakin berkurang,” ujar penanggung jawab nasional Sensus Pertanian 2013 ini kepada VIVAnews, Kamis 6 November 2014.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan, saat ini Indonesia mengalami krisis petani. Manajer Advokasi KRKP, Said Abdullah, menyodorkan data berbeda. Menurut dia, pada 2013 jumlah petani Indonesia hanya sekitar 14.248.864 orang. Padahal sepuluh tahun lalu jumlahnya masih sekitar 30.419.582.
 
Dari jumlah itu, hanya 12 persen yang berusia di bawah 35 tahun. “Yang 12 persen itu lebih banyak di olahan, distribusi, dan marketing bukan di produksi atau lahan,” ujarnya kepada VIVAnews pada Selasa, 4 November 2014.

Said mengatakan, jika pemerintah tak serius menangani masalah ini, Indonesia bisa mengalami krisis petani, karena tak ada regenerasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuding, meluasnya konversi lahan menjadi penyebab utama larinya para petani dari sawahnya. Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya reforma agraria.

Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, tiap hari sekitar lima ribu petani meninggalkan profesinya. Mereka lari ke kota dan terpaksa menjadi kuli, buruh migran atau sektor informal yang lain. Menurut dia, petani meninggalkan pekerjaannya karena pertanian tak lagi menarik. Pertanian tak lagi menguntungkan.

Sementara itu, subsidi kecil dan insentif tidak tepat sasaran. Akibatnya, petani tidak menjadi profesi yang diminati.

Pendapat senada disampaikan Henry Saragih. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) itu mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada lima juta kepala keluarga petani yang tersingki,r karena tak sanggup lagi mengurus pertaniannya.

Ia menilai, kondisi itu terjadi karena lahan yang dimiliki petani semakin menyempit. Selain itu, petani tak mendapat dukungan subsidi yang memadai. Petani juga tak sanggup bersaing dengan impor produk pangan yang begitu besar.

Henry mengatakan, pemerintah keliru membangun strategi pertanian pada periode lalu, karena hanya mendorong ekspor hasil perkebunan kelapa sawit, cokelat, dan karet. Pemerintah dinilai mengabaikan pertanian guna membangun ekonomi nasional dan kebutuhan pangan.

Akibatnya, anak muda termasuk sarjana pertanian tak tertarik menjadi petani. “Karena itulah saudara-saudara kita yang alumni IPB lebih tertarik bekerja di bank daripada mengurus pertanian,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu 5 November 2014.

Tidak adanya perhatian dari pemerintah yang serius mengenai janji revitalisasi pertanian maupun reformasi agraria, menjadikan profesi petani tidak menarik. Rendahnya keuntungan usaha di sektor pertanian menjadi penyebab keengganan anak muda bergelut di sektor pertanian.

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Supriyadi, mengatakan, krisis petani terjadi bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh mancanegara.

"Krisis petani itu sudah internasional, bukan cuma di kita saja," ujarnya berdalih saat ditemui VIVAnews di Kementan, pada Jumat, 7 November 2014.

Ia mengakui, bukan hal mudah membuat generasi muda tertarik menjadi petani. "Kan kita tidak dapat memaksa orang untuk menjadi petani," ujarnya membela diri.

Dia menjelaskan, banyaknya petani yang beralih ke sektor perkebunan menjadi salah satu penyebab berkurangnya petani lahan atau petani yang menanam tanaman pangan. Sebab, pendapatan dari hasil berkebun lebih besar dari pendapatan hasil bertani.

"Sekarang saja, kalau nyangkul dari pagi sampai sore paling dapat sekitar Rp40.000-50.000. Mereka (petani) lebih memilih berkebun seperti kelapa sawit dan sebagainya karena pendapatannya lebih besar," ujarnya.

Ia mengklaim, selama ini pemerintah sudah memperhatikan petani seperti memberi subsidi pupuk dan benih atau bantuan sosial lain. Namun, ia mengakui program itu tidak efektif terkait dengan pendistribusian yang rawan dengan kebocoran atau penyalahgunaan.

"Jadi menurut saya, beli saja beras dari petani kita dengan harga mahal, lalu dijual murah kepada masyarakat agar petani kita ada semangat menanam. Sebab krisis petani pasti berdampak pada kecukupan pangan," tuturnya.

Ancaman Krisis Pangan
Berdasarkan catatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), sekitar satu miliar orang terancam kelaparan. Di sejumlah negara maju, dua hingga empat persen penduduknya mampu memproduksi makanan untuk seluruh warga, bahkan mengekspornya.

Namun, di sejumlah negara berkembang, 60 sampai 80 persen penduduknya tak mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk warganya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, pada 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243 juta jiwa. Dengan konsumsi beras per kapita per tahun 139 kilogram, dibutuhkan beras 33,78 juta ton.

Pada 2030, kebutuhan beras untuk pangan akan mencapai 59 juta ton untuk jumlah penduduk yang diperkirakan 425 juta jiwa. Itu artinya, Indonesia berisiko mengalami krisis pangan pada 2025.

Untuk itu, BPS menyarankan agar pemerintah meningkatkan produksi pangan. Karena, pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur. Sementara itu, peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung.

Selain itu, sentra produksi pangan hanya ada di daerah tertentu. Sementara itu, wilayah lain juga membutuhkan makanan, namun ongkos distribusi pangan mahal. Kondisi itu akan diperparah jika krisis petani tak segera diatasi.

Henry Saragih mengatakan, jika lahan pertanian semakin sempit, lapangan pekerjaan akan semakin sulit. Pengangguran dan arus urbanisasi akan besar. “Kita akan tergantung impor pangan dan devisa kita akan terkuras. Ini alarm tanda bahaya,” ujarnya. 

Kementerian Perdagangan mengakui ada peningkatan impor komoditas pangan. Kemendag mencatat, impor pertanian pada periode 2009-2013 meningkat 16,04 persen secara nilai. Sementara itu, secara volume, impor tercatat tumbuh rata-rata 12,43 persen.

Dikutip dari data Kemendag, nilai impor pertanian pada 2009 senilai US$4,752 miliar dan naik menjadi US$6,187 miliar pada 2010. Pada 2011, nilai impor turun menjadi US$9,395 miliar dan ini yang tertinggi selama periode tersebut. Lalu, impor produk pertanian turun menjadi US$8,256 miliar pada 2012 dan naik lagi menjadi US$8,657 miliar.

Untuk periode Januari-Agustus 2014 tercatat nilai impor senilai US$6,356 miliar dan meningkat 9,9 persen dibandingkan periode Januari-Agustus 2013 yang mencapai US$5,783 miliar.

Dari segi volume rata-rata tercatat tumbuh 12,43 persen selama 2009-2013. Pada 2009, volume impor pertanian mencapai 8,925 juta ton, 10,955 juta ton pada 2010, dan 14,122 juta ton pada 2011. Pada 2012, volume impornya turun menjadi 12,955 juta ton, dan naik kembali menjadi 14,722 juta ton pada 2013.

Untuk periode Januari-Agustus 2014 tercatat volume impor sebanyak 10,576 juta ton dan tumbuh 11,17 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 9,514 juta ton.

Petani di Malang

Buruh tani sedang membajak lahan padi dengan traktor (Foto: VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka)

Mimpi Kedaulatan Pangan
Halaman Selanjutnya
img_title