- Reuters
Bisnis kopi yang mulai "mengharumkan" pemilik kedai maupun warung kopi, ternyata belum menyentuh petani kopi. Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jawa Tengah, Moelyono Soesilo, mengatakan, pertumbuhan konsumsi kopi Indonesia mencapai 5-6 persen.
Namun, pencapaian itu tidak diiringi kesiapan di tingkat hulu yaitu para petani. "Pemerintah mesti fokus ke perbaikan nasib para kelompok tani dan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas," ujar Moelyono usai menghadiri perayaan Hari Kopi Internasional, 3 Oktober 2015, di Jakarta.
Ia menilai, bantuan yang diberikan pemerintah beberapa kali tidak tepat sasaran. Kementerian Perindustrian pun disebutnya pernah memberikan bantuan mesin sangrai (roasting) kepada petani kopi.
Dia menganggap, kebijakan ini aneh, karena seolah pemerintah mengarahkan para petani menjadi wirausaha.
"Pernah juga dinas-dinas meminta saya memberikan pelatihan barista (peracik kopi) kepada petani. Ini kan salah kaprah, akhirnya produksi kopi tidak maksimal,” tuturnya.
Hendra Hendarin, salah seorang pemilik kedai kopi kepada VIVA.co.id, berharap pemerintah, pengusaha kopi, dan lainnya turut berpikir bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, dia meminta pihak terkait memperhatikan faktor lingkungan.
"Harus memperhatikan sustainability, bertani yang menjadi sahabat dengan alam, kesejahteraan petani kopi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pengusaha kopi," ujar pemilik kedai kopi yang telah membuka kedainya di Hong Kong itu.
Yang lebih penting, kata Hendra, adalah bagaimana memberi pengetahuan kepada petani untuk berjuang dan memproduksi kopi yang baik dan sehat, serta berkualitas. "Itu dulu. Percuma jika regulasi bagus tapi kopinya nggak bagus. Ini akan sulit bersaing," ujarnya.
Sekretaris Eksekutif AEKI, Miftakhul Kirom, mengatakan, untuk bisnis kopi secara umum mengacu kepada harga terminal, Arabica di AS, dan Robusta di London.
"Itu general. Tapi, yang spesifik daerah penghasil kopi, itu punya bergaining yang kuat. Petani punya itu dan secara umum masyarakat sudah menghargai dengan mau membeli kopi dengan harga tinggi," kata dia.
Sementara itu, yang jadi kendala, menurut Miftakhul, adalah jika permintaan turun akan berdampak bagi petani. "Karena, dalam jalur mata rantai patokannya terminal itu. Kalau lagi turun, ya ikut turun dan sebaliknya," tuturnya.
Miftakhul mengakui jika dana pemerintah terbatas. Meskipun asosiasi mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan ke pemerintah supaya memberikan perhatian kepada petani kopi.
"Kopi di Indonesia sudah dikenal di dunia. Kendala kita, meski permintaan kopi semakin tinggi, baik di luar maupun dalam negeri, tingkat produktivitas kopi kita masih rendah," kata dia.
Diharapkan, dengan meningkatnya permintaan, akan menambah pendapatan petani. Sebagai gambaran, selama ini, dalam satu hektare hanya menghasilkan 750 kilogram kopi. Dengan meningkatnya produktivitas menjadi satu atau 1,5 ton, petani akan mendapatkan pendapatan yang besar.
"Itu yang kami dorong ke pemerintah supaya berikan perhatian lebih ke petani, misalnya mengganti tanaman yang sudah tua, intensifikasi dalam bentuk pupuk," tuturnya.
