SOROT 412

Kebijakan yang Bergeser di Tengah Jalan

Pengusaha nasional James Riady menerima bukti laporan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar usai melaporkan tax amnesty di Kantor DJP Pajak, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Norman

Ketiga, demikian juga ketentuan untuk harta hibahan yang bukan merupakan obyek pengampunan pajak, syaratnya sama dengan ketemuan harta warisan di atas.

img_title Investasi Dana Repatriasi di Bursa Komoditi, Ini Caranya

Keempat, ahli waris atau penerima hibah dengan ketentuan tersebut di atas tidak bisa diterapkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kelima, bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak dapat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan.

img_title Dirjen Pajak Ajak Peserta 313 Lapor SPT dan Ikut Tax Amnesty

Keenam, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Dirjen Pajak.
 
Seorang konsultan pajak bernama William (30), satu di antara puluhan orang di KPP Kebayoran Baru kepada VIVA.co.id saat itu mengungkapkan, inti dari keresahan masyarakat saat ini sebenarnya sudah terselesaikan dengan Perdirjen tersebut. Tapi sebagian kliennya masih mengeluhkan tebusan yang harus dikeluarkan.

Beberapa WP yang menjadi kliennya menggungkapkan. Meskipun tarifnya rendah, tapi jika diakumulasikan dengan total harta yang dimiliki, tebusan yang harus dibayarkan tetap besar.

img_title Ada Rp29 Triliun Dana Repatriasi Gagal Pulang Kampung

Apalagi sebagian kliennya setiap tahun sudah tertib melaporkan SPT PPh dan membayar pajak yang ditentukan. Hanya saja diakuinya, memang ada sebagian yang dalam pelaporan SPT tahunannya tidak mencantumkan seluruh harta yang dimiliki.

"Misalnya dari rumah, atau deposito. Deposito kan dari tabungan. Gaji dia (klien) sudah dipotong pajak penghasilan, tapi dia tidak hanya melaporkan di SPT. Deposito Rp1 miliar saja sudah lumayan, bayar dua persen," ujarnya menjelaskan.

Namun sebagian kliennya lega dengan dikeluarkannya aturan pelonggaran yang tertuang dalam Perdirjen No 11 Tahun 2016. Telebih lagi ada beberapa golongan WP yang bisa tidak mengikuti program ini.

Ilustrasi/Antrean panjang sosialisasi tax amnesty di JIXPO Kemayoran

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bagaimana Pengampunan Bergeser?

Berdasarkan monitoring pengampunan pajak yang dipampang di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (pajak.go.id), hingga 2 September 2016, pukul 18.00, komposisi wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri lebih banyak dari WP yang deklarasi hartanya di luar negeri. Bahkan, WP yang mengikuti program repatriasi pun masih sedikit. Tercatat baru 51 Wajib Pajak besar yang semula menjadi target yang baru melaporkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut