- ANTARA FOTO/Norman
Indonesia, menurut dia, saat ini merupakan negara ketiga di kawasan yang diproyeksi tumbuh lebih dari lima persen. Karena itu tidak ada alasan yang merugikan bagi pengusaha untuk membawa pulang aset dan uangnya di luar negeri, untuk diinvestasikan di dalam negeri.
Untuk itu ia berharap tidak ada lagi oknum-oknum yang mempolitisasi kebijakan ini. Seolah-olah pemerintah tidak berhasil menggaet WPÂ besar dan akhirnya mengincar WPÂ kecil. Sebab hal itu tidak hanya membuat resah para pengusaha, tapi juga memberi kesan pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat.
"Kami pengusaha yang mempunyai itikad baik ini sekarang takut. Ini kok jadi begini tax amnesty ini bukan dibantu malah dipolitisasi," ungkapnya.
Terlepas dari hal tersebut, dia mengapresiasi respons cepat pemerintah menyelesaikan kekisruhan ini di lapangan. Selanjutnya diharapkan, pemerintah menyempurnakan infrastuktur, baik dari sisi regulasi maupun sarana pendukung program ini.
Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani juga menyoroti implementasi aturan yang masih lambat. "Kita harapkan ini pelayanan dipercepat lagi. Karena kami menghitung rata-rata satu WP akan dilayani satu jam," kata dia.
Meski demikian, sebagai perwakilan kalangan pengusaha di Indonesia, Apindo akan mengawal kebijakan ini dan menjadi mediator pendorong para pengusaha untuk berpartisipasi dalam program ini.
Baca Juga: