SOROT 412

Kebijakan yang Bergeser di Tengah Jalan

Pengusaha nasional James Riady menerima bukti laporan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar usai melaporkan tax amnesty di Kantor DJP Pajak, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Norman

Nama terakhir WP besar yang mendeklarasikan harga kekayaannya adalah pengusaha nasional James Riady. Putra sulung konglomerat Mochtar Riady ini melapor di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

img_title Rizal Ramli Sebut Usulan soal Tax Amnesty II Sangat Konyol

Dari para WP yang melaporkan kekayaannya itu, realisasi tebusan yang masuk di kas negara pun masih didominasi WP orang pribadi Non Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Meskipun ada konglomerat yang melaporkan diri sebagai WP OP non-UMKM, tapi diketahui WP kriteria tersebut didominasi oleh para pekerja kelas menegah dan ke bawah, pengangguran di Indonesia, termasuk juga para pensiunan dan juga ibu rumah tangga yang penghasilannya terbatas.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dikutip dari data monitoring amnesti pajak, hingga saat ini, tebusan WP OP non UMKM telah mencapai Rp3,329 triliun. Sementara itu tebusan WP UMKM tercatat sebesar Rp226 miliar.

img_title Soal Usulan Tax Amnesty II dari Pengusaha, Rizal Ramli: Itu Konyol

Tebusan WP badan Non UMKM, yang di dalamnya ada perusahaan-perusahaan besar dan multinasional, baru mencapai Rp477,97 miliar. Dan tebusan WP Badan UMKM tercatat sebesar Rp9,21 miliar.

Sedangkan, deklarasi harta bersih WP yang memiliki harta di dalam negeri tercatat senilai Rp150 miliar. Kemudian harta WP di luar negeri yang telah dideklarasikan, tapi tidak menarik uangnya ke dalam negeri (Repatriasi), mencapai Rp28 miliar, serta yang mengikuti program repatriasi baru senilai Rp12 miliar.

img_title Alasan WNI Pemilik Dana Rp18,9 Triliun Transfer ke Singapura

Data yang terpapar itu secara tidak langsung mencerminkan apa yang terjadi di lapangan sehingga muncul pertanyaan di masyarakat, tax amnesty ini untuk siapa dan menyasar siapa? Apakah benar untuk pemilik dana-dana reptariasi atau rakyat jelata?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam perbincangan VIVA.co.id dengan pengamat perpajakan Danny Darussalam yang mengikuti perjalanan UU Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak, terungkap mengapa UU ini diperluas cakupannya.

Menurut pendiri Danny Darussalam Tax Center itu, UU Tax Amnesty yang dulu disebut UU Pengampunan Nasional awalnya ditujukan bagi WP yang menaruh uang atau asetnya dalam jumlah yang besar di luar negeri. Namun, dalam perjalanan saat pembahasan di DPR, rancangan UU yang diajukan tersebut dikatakan kurang memenuhi prinsip keadilan bagi semua kalangan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut