SOROT 412

Kebijakan yang Bergeser di Tengah Jalan

Pengusaha nasional James Riady menerima bukti laporan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar usai melaporkan tax amnesty di Kantor DJP Pajak, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Norman

Untuk UMKM misalnya, hanya dikenakan 0,5 persen bagi itu pula jika PPh yang dilaporkannya sebesar Rp10 miliar. Jika di bawah itu, hanya berkewajiban untuk melaporkan.

img_title Rizal Ramli Sebut Usulan soal Tax Amnesty II Sangat Konyol

Bank DBS sosialisasi tax amnesty.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun dia mengakui, undang-undang ini tidak menjelaskan secara spesifik golongan WP mana saja yang boleh tidak melaksanakan haknya ikut program ini. Hal inilah yyang  menjadi alasan mengapa UU pengampunan pajak beberapa waktu lalu membuat kisruh di masyarakat. Di kala Wajib Pajak besar masih wait and see, justru Wajib Pajak kecil yang terjaring.

img_title Soal Usulan Tax Amnesty II dari Pengusaha, Rizal Ramli: Itu Konyol

"Kalau sekarang faktanya banyak yang kecil-kecil (WP), itu karena aset mereka lebih gampang saja untuk didata atau dilaporkan," ujarnya menambahkan.

Dia pun meyakini, tujuan pemerintah menjaring Wajib Pajak kelas kakap pada akhirnya akan terwujud.  Terlebih lagi petunjuk pelaksana UU tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No 11 tahun 2016 telah dikeluarkan.

img_title Alasan WNI Pemilik Dana Rp18,9 Triliun Transfer ke Singapura

Aturan tersebut menjawab kegelisahan masyarakat, karena memberi kelonggaran bagi WP golongan tertentu untuk tidak mengikuti program pengampunan pajak. Antara lain, karyawan yang bergaji di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan Rp54 juta per tahun, pensiunan, dan harta warisan yang belum dideklarasikan oleh ahli waris karena belum di bagi secara jelas.

Selain itu menurutnya, aturan turunan ini dapat spesifik membidik WP kelas kakap. Sehingga ke depannya implementasi kebijakan ini bisa lebih fokus sesuai dengan tujuannya. "Jadi sebetulnya tidak ada pergeseran ketika sekarang para konglomerat belum pada ikut program tax amnesty ini. Jadi bukan yang kecil-kecil ini untuk menambal, ini proses saja sebenarnya yang masih berjalan. Perjalanan kita masih 31 Maret 2017, tunggu saja." 

Mereka yang Dibidik

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Soal ini dijanjikan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi. Sofyan memastikan gelombang pengusaha kakap yang mendeklarasikan harta kekayaannya terkait program tax amnesty akan bertambah. September ini ia menjanjikan akan ada sedikitnya 120 pengusaha yang akan ambil bagian. Karena itu ia tidak terima jika pengusaha disebut tidak kooperatif.

"Tidak ada sama sekali keinginan kita untuk tidak membantu bangsa kita yang lagi susah. Malah mau enak sendiri begitu," ujar Sofjan kepada VIVA.co.id.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut