SOROT 412

Kebijakan yang Bergeser di Tengah Jalan

Pengusaha nasional James Riady menerima bukti laporan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar usai melaporkan tax amnesty di Kantor DJP Pajak, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Norman

Inisiatif pengampunan pajak yang berlaku untuk semua golongan WP itu sejatinya berasal dari WP sendiri. Sebab, akan tidak adil jika hanya WP yang menaruh asetnya di luar negeri saja yang diberi pengampunan, sementara banyak WP yang hartanya berada di dalam negeri, belum dilaporkan.

img_title Investasi Dana Repatriasi di Bursa Komoditi, Ini Caranya

Sebab, apabila pelaksanaan program ini selesai dilakukan pada Maret 2017 mendatang, dan WP ketahuan belum menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar, maka mereka akan dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun pidana sesuai dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sanksi yang diberikan dapat dipastikan lebih berat dibanding mengikuti program ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Nah ketika segolongan Wajib Pajak yang mempunyai aset atau uang di luar negeri mendengar peraturan itu, mereka berteriak, kok hanya mereka yang diberikan pengampunan. Bagaimana dengan para Wajib Pajak yang hanya mempunyai aset di dalam negeri, kok kita tidak dikasih pengampunan," ujarnya di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2016.  

img_title Dirjen Pajak Ajak Peserta 313 Lapor SPT dan Ikut Tax Amnesty

Dalam pasal 18 huruf ayat 2 UU Tax Amnesty disebutkan, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, dan Ditjen Pajak menemukan data atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), maka harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima WP saat ditemukan. Informasi mengenai harta itu paling lama terungkap tiga tahun terhitung dari UU mulai diberlakukan.

Konsekuensi atas tambahan penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan aturan PPh, dan ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari nilai PPh yang tidak atau kurang dibayar. "Makanya yang tadinya hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai aset di luar negeri, sekarang diperluas kepada semua WP. Baik yang mempunyai harta di luar maupun di dalam, jadi itu sejarahnya," kata dia.

img_title Ada Rp29 Triliun Dana Repatriasi Gagal Pulang Kampung

Pada dasarnya, kata Darussalam, ketentuan yang ada di UU tersebut secara global sudah mengakomodir seluruh golongan WP. Apalagi momentum ini bisa digunakan dimanfaatkan semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajak di masa lalu, dengan lebih ringan.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut