- ANTARA FOTO/Norman
Inisiatif pengampunan pajak yang berlaku untuk semua golongan WPÂ itu sejatinya berasal dari WPÂ sendiri. Sebab, akan tidak adil jika hanya WPÂ yang menaruh asetnya di luar negeri saja yang diberi pengampunan, sementara banyak WPÂ yang hartanya berada di dalam negeri, belum dilaporkan.
Sebab, apabila pelaksanaan program ini selesai dilakukan pada Maret 2017 mendatang, dan WPÂ ketahuan belum menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar, maka mereka akan dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun pidana sesuai dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sanksi yang diberikan dapat dipastikan lebih berat dibanding mengikuti program ini.
"Nah ketika segolongan Wajib Pajak yang mempunyai aset atau uang di luar negeri mendengar peraturan itu, mereka berteriak, kok hanya mereka yang diberikan pengampunan. Bagaimana dengan para Wajib Pajak yang hanya mempunyai aset di dalam negeri, kok kita tidak dikasih pengampunan," ujarnya di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2016. Â
Dalam pasal 18 huruf ayat 2 UU Tax Amnesty disebutkan, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, dan Ditjen Pajak menemukan data atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), maka harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima WP saat ditemukan. Informasi mengenai harta itu paling lama terungkap tiga tahun terhitung dari UU mulai diberlakukan.
Konsekuensi atas tambahan penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan aturan PPh, dan ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari nilai PPh yang tidak atau kurang dibayar. "Makanya yang tadinya hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai aset di luar negeri, sekarang diperluas kepada semua WP. Baik yang mempunyai harta di luar maupun di dalam, jadi itu sejarahnya," kata dia.
Pada dasarnya, kata Darussalam, ketentuan yang ada di UU tersebut secara global sudah mengakomodir seluruh golongan WP. Apalagi momentum ini bisa digunakan dimanfaatkan semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajak di masa lalu, dengan lebih ringan. Â