- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Lantas, benarkah itu cuma berkutat di soal perut. Tentu ini masih bisa diragukan. Sebab di era politis kekinian, ormas-ormas ini juga memiliki baju yang kental dengan politik. Meski ketika ditanya seluruhnya membantah berafiliasi dengan kepentingan politik. Namun benang merah itu kadang tak bisa ditutupi.
Muhamad Fauzan Rachman, pendiri sekaligus Ketua GMBI, ormas yang berdiri sejak tahun 2002 di Bandung, menyebutkan bahwa ormas ini lahir dari permasalahan yang ada di tingkat masyarakat.
Karena itu, ormas yang kini diklaim memiliki lebih dari 50 ribu anggota di Jawa Barat ini pun terlihat kerap menggelar demonstrasi untuk memprotes hal-hal yang dianggap mereka bertentangan.
Meski begitu, nuansa politik akhirnya tentu tak bisa lepas dari GMBI. Terbukti pada tahun 2014, GMBI mendeklarasikan diri mendukung Presiden Joko Widodo, dan Rachman juga pernah menjadi caleg DPRD dari PDIP.
Namun demikian, berdasarkan pengakuan Rachman, GMBI memastikan diri tidak pernah menerima bantuan pendanaan apapun dari pemerintah atau penguasa. Ia mengklaim bahwa operasional organisasinya adalah murni dari usaha anggota mereka.
"Boleh dicek, semua usaha sendiri. Kita mengajarkan untuk menjadi enterpreneur sejak 2009. Seperti Bekasi, mereka join usaha limbah pabrik. Semua daerah itu ada," kata Rachman.
Novel Bamukmin, Sekretaris Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, juga membantah keras bahwa FPI lahir untuk kepentingan politik. Ormas keagamaan yang lahir pada 17 Agustus 1998 ini, diklaim ada sebagai bentuk protes atas banyak kasus kriminalisasi sejumlah ulama oleh penguasa saat itu.
Hanya saja, terkait pendanaan diakui Novel, pihaknya menerima dana dari siapapun dengan catatan hal itu adalah bantuan sukarela dan tidak bisa mengikat FPI dengan dalih apa pun.
"Sumbangan boleh dari siapa saja, tapi kalau pun ada sekali lagi tidak ada sumbangan mengikat disitu. Sumbangan sapi dari gereja Bethel aja kita terima, artinya dari non muslim pun yang ingin menyumbang kita persilakan juga," kata Novel.
Sapu Bersih Ormas
Tahun ini, seiring dengan kondisi politik yang berkembang di Indonesia, pemerintahan era Presiden Joko Widodo kembali mengembuskan wacana untuk menertibkan ormas yang ada di Indonesia.
