- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Peserta melakukan atraksi pada upacara penutupan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Kawasan Monas, Jakarta. (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
Dari situ, Kiai Qurthubi yang juga pimpinan Pesantren Al Futuhiyah meminta dandim Lebak agar santri-santrinya dan laskar FPI yang dia pimpin bisa dilatih bela negara. Dandim merespons dengan meminta sang kiai agar mengajukan surat permintaan izin itu ke Kodim Lebak.
"Akhirnya 20 Desember kemarin bikin surat izin untuk minta izin latihan bela negara, ingat bukan latihan militer, bela negara," kata Qurthubi kepada media, 9 Januari 2017.
Ia pun menegaskan bahwa latihan bela negara ini bukan pelatihan militer. Dengan begitu, Ia menepis tuduhan yang beredar di media sosial yang menyebut FPI terlibat pelatihan semi militer dengan TNI. Adapun foto-foto yang beredar memperlihatkan peserta sedang tiarap bak strategi militer berperang, Ia langsung mengklarifikasinya.
"Itu bukan merangkak militer pakai senjata, bukan. Itu pada saat mereka berbaris salah balik, itu disiplin, push up," tuturnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Novel Bamukmin, mengatakan, pelatihan bela negara antara FPI dan aparat pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sebelum gaduh soal ini, FPI pernah menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan kementerian/lembaga terkait pelatihan pembinaan anggota.
Bahkan, di beberapa kegiatan, ia mengklaim FPI sering dilibatkan oleh TNI-Polri. "Kegiatan dengan TNI dan Polri juga kami biasa saja, tidak ada yang aneh sebenarnya. Kami sering kegiatan bareng mereka," kata Novel kepada VIVA.co.id, Kamis, 19 Januari 2017.
Menurutnya, latihan bela negara yang dilakukan FPI bersama TNI-Polri merupakan suatu kewajiban warga negara untuk siap membela negaranya.
"Hubbul wathon minal iman (cinta kepada Tanah Air ini sebagian dari pada iman) sehingga kewajiban kita untuk bela Tanah Air," katanya sembari menyebut FPI adalah ormas nasionalis dan cinta Tanah Air.
Tapi, kebersamaan dengan TNI-Polri tak kemudian dimaknai bahwa FPI adalah kepanjangan tangan dari dua aparat pemerintah itu. Novel menegaskan, FPI tidak mau terikat dengan siapa pun. FPI juga membantah dibentuk dan dibekingi oleh mantan petinggi TNI-Polri.
Menurut dia, kalau FPI dibekingi aparat, tentu tidak ada anggota yang terlibat dalam beberapa kasus ditangkapi aparat. Pimpinan FPI Habib Rizieq pernah ditangkap aparat, begitu juga dia yang pernah ditahan berbulan-bulan karena aksi di Balai Kota.
"Jadi itu sudah jelas, kita tidak dibeking polda, tidak dibeking Polri, tidak dibeking TNI, karena kita selalu dijebloskan ke penjara. Jadi gagal paham kalau ada orang bilang kita dibekingin sama TNI atau Polri," tutur dia.
Ormas Paramiliter
Sebenarnya, ormas yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan TNI-Polri bukan hanya FPI. Ormas Barisan Ansor Serbaguna (Banser) juga pernah merasakan sentuhan TNI-Polri. Bahkan, hubungan Banser dengan TNI-Polri sangat apik. TNI biasa dilibatkan setiap pelatihan wajib maupun kegiatan lain yang digelar Banser.
Komandan Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Timur, Abid Umar, mengatakan, Banser telah menjalin kerja sama selama puluhan tahun, sejak berdirinya, dengan semua elemen masyarakat dan para stakeholder dalam setiap kegiatannya. Tujuannya satu, mengawal NKRI.
Termasuk menjalin kerja sama dengan TNI. Kerja sama dengan TNI, terang Gus Abid, juga terjalin dalam hal pelatihan-pelatihan berjenjang yang wajib diikuti oleh anggota Banser seluruh Indonesia, termasuk Banser Jatim.
"Kami tidak bisa berdiri sendiri dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI," kata Gus Abid di Graha Ansor Jatim di Gayungsari Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 19 Januari 2017.
TNI dan Polri dilibatkan dalam pendidikan kader Banser dalam hal pengembangan wawasan kebangsaan dan pengetahuan militeristik. Bukan hanya wawasan, TNI-Polri juga diminta melatih fisik kader Banser dalam kegiatan pendidikan dan latihannya. "Itu kami lakukan sejak rekrutmen kader," ujar Gus Abid.
Ada tiga jenjang pendidikan wajib yang harus diikuti oleh Banser. Yakni pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar), pendidikan khusus lanjutan (Susbalan), dan pendidikan serta latihan khusus Banser pimpinan (Susbanpim). Setiap jenjang pendidikan itu juga melibatkan TNI-Polri.
"Karena bagaimanapun beliau-beliau di TNI dan Polri yang menguasai tentang pertahanan dan strategi," kata Gus Abid. "TNI-Polri dilibatkan dalam pendidikan sejak dulu, sejak Banser berdiri sampai sekarang," tuturnya.
Meski demikian, Gus Abid menegaskan tidak ada nama pejabat dari lingkungan TNI maupun Polri yang menjadi pembina, kendati hubungan kader inti Gerakan Pemuda Ansor itu dengan dua instansi penjaga keamanan itu terjalin apik. "Kalau di Banser kebetulan tidak ada pembina dari TNI-Polri," ucapnya.
Penegasan ini menyusul polemik Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang menjabat sebagai pembina dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Nama GMBI mencuat setelah terlibat bentrok dengan FPI di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
