- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Tapi, quick count tidak bisa. Karena yang dilaporkan hasil perhitungan resmi yang ditandatangani panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi. "Itulah yang dilaporkan dan tidak akan ada bias lagi,” tuturnya.
Wibowo mengatakan, sebelum menggelar quick count, yang harus dilakukan adalah memastikan metodologinya sudah teruji. Ia mengklaim, metode cluster stratified random sampling selalu digunakan dalam quick count oleh semua lembaga survei.
Untuk itu, ketika sudah menentukan metodologi, mengaplikasikannnya di lapangan mulai dari menentukan sampling harus hati-hati dan teliti. Karena kalau tidak, bergeser sedikit saja akan sangat berpengaruh.
“Jadi, teknis statistiknya harus benar-benar diperhatikan. Dengan dua hal itu keakuratan hasil quick count bisa dijamin. Ini science statistik, ilmu yang sudah terbukti ilmiah,” dia menjelaskan.
Namun, ia mengakui, kadang ada selisih jauh antara hasil quick count dan penghitungan KPU. Menurut dia, hal itu karena biasanya ada kendala dalam melaporkan data.
Ketika datanya diolah, sebelum semua data masuk, akhirnya hasil datanya jomplang. Tak sesuai dengan ekspektasi statistik yang direncanakan. “Tapi kalau misal tidak ada kendala operasional, ya hasil quick count tak jauh berbeda dengan penghitungan resmi KPU,” tuturnya.
Biaya dan Tahapan
Mohamad Adam Kamil menuturkan, sebelum melakukan survei, yang harus disiapkan adalah data sampling frame. Sampling frame adalah data populasi keseluruhan.
“Jadi bukan hanya data-data dari KPU. Kalau data KPU kan jumlah TPS, DPT, dan lain sebagainya. Tapi ada data-data pendukung lainnya yang kami sebut istilahnya sampling frame,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, mereka membutuhkan sampling frame yang bagus. Sampling frame itu adalah daftar anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Dan itu yang harus dilakukan di awal.
“Ketika memiliki sampling frame, maka kami dapat melakukan sampling sesederhana mungkin, lebih terkontrol, lebih akuntabel, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Setelah itu, baru merekrut petugas di lapangan. “Untuk DKI kami turunkan 400 orang di 400 TPS. Untuk Banten diturunkan di 300 TPS, dan beberapa wilayah lain itu 300 TPS. Hanya di Kabupaten Kampar itu 200 TPS,” kata Adam.
