Boleh Salah, Dilarang Bohong
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Semakin daerahnya mudah diakses, maka semakin murah. Tapi, untuk daerah yang topografi wilayahnya susah dijangkau, anggarannya akan membengkak untuk biaya transportasi.
“Namun, nilainya tak sampai miliaran rupiah, masih di bawah angka Rp500 juta. Paling untuk instrumen IT, SMS, server, dengan 400 surveyor di 400 TPS, kali saja berapa biaya transpornya,” ujar dia.
Menurut dia, lembaga survei harus menjaga kepercayaan publik. Ketika menyampaikan data, harus data apa adanya.
Ia mengatakan, lembaga survei boleh keliru terkait metodologi, soal teknis data yang tidak masuk, sehingga ada cacat metodologi. Tapi, lembaga survei tidak boleh bohong.
“Salah dan bohong kan beda. Lembaga survei itu seperti klinik, misalnya datang cek kolesterol, maka akan diberi hasilnya. Contoh 200. Kan tidak bisa diminta 150. Itu melanggar prinsip,” kata dia.
Hari menjelang malam. Satu demi satu orang-orang berseragam ini beranjak dari kursinya dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, sisanya memilih menunggu hujan yang mengguyur Jakarta usai pilkada. (art)
Baca juga:
