- ANTARA FOTO/Lucky R
Menjamin Keberlangsungan
Menyusul berbagai celah dan kelemahan bisnis ojek online, Danang menyarankan agar pemerintah segera mengatur ojek online. Poin yang diatur, menurut Danang, soal standar keselamatan dan keamanan serta komitmen berbuka data kepada regulator.
Aturan standar tersebut penting untuk mengetahui potensi keberlangsungan bisnis ojek online ke depan. Danang mengatakan, walau ojek online sudah menjadi kebutuhan, tapi masih ada keraguan keberlanjutan bisnis baru tersebut.
Aturan itu harus memastikan pemerintah hadir dan meyakinkan masyarakat atas keberlanjutan layanan, sekaligus mengantisipasi dalam hal perusahaan jasa ojek online tumbang di masa depan tak sampai merugikan konsumen.
Danang menuturkan, praktik bisnis transportasi online di beberapa negara luar Indonesia, sudah menginginkan adanya transparansi keuangan dari layanan tersebut. Yang harus dipastikan dalam bisnis transportasi online, kata Danang, yaitu kelaikan teknis dan kelayakan finansial layanan transportasi online.
Pengguna kereta api menunggu pesanan kendaraan online di sebuah stasiun. (REUTERS/Edgar Su)
Keberadaan transportasi online dinilai menutup celah konektivitas di sebuah daerah. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, mengatakan wara-wiri ojek online mengisi ruang kosong dan menjadi angkutan penghubung. Namun di sisi lain dengan status hukum ojek online yang masih lemah, maka makin memacu Pempro DKI untuk makin menigkatkan tata kelola transportasi lokal.
Sigit menuturkan, demam ojek online mendorong Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan rerouting trayek.
"Saat ini memang penggunaan roda dua ini cukup efektif. Tapi kedepan kita kan susah punya roadmap yang jelas perencanaan utk angkutan umum massalnya sudah jelas," ujarnya.
Dia menuturkan, soal pengaturan ojek online, jajarannya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur transportasi roda dua online tersebut.
Di tengah ruih rendah perkembangan ojek online, Grab, Uber dan Gojek menegaskan mereka sudah berkomitmen untuk menaikkan harkat mitra menjadi lebih baik, dengan terus meningkatkan layanan mereka. Beberapa inisiatif yang dilakukan di antaranya mendorong mitra pengemudi beserta keluarganya terjun ke wirausaha daring, akses terhadap lembaga keuangan seperti perbankan. Semua untuk membalas perih payah dan kerja keras mitra mereka. (ren)
Purbaya Kejar Potensi Pajak Rp 5 Triliun dari 40 Perusahaan Baja
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum penuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai mencapai Rp 5 triliun
