- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pengamat politik sekaligus Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) Hendri Satrio, mengatakan, kekuatan politik dinasti karena punya akar rumput dan popularitas yang cukup. Dengan dinasti ini maka kepentingan politik bisa diteruskan.
"Jadi sebetulnya karena kepentingan pragmatis, gagal menumbuhkan kader-kader. Ini tergantung dari sistem partai politik itu sendiri," kata Hendri.
Elite parpol pun punya sudut pandang pembelaan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parreira mengatakan, tak bisa dipersepsikan sebagai politik dinasti bila mengusung kerabat kepala daerah petahana. Secara politik, parpol punya pertimbangan memilih calon dari segi elektabilitas.
"Pertimbangan utamanya, orang itu dianggap mampu memenangkan pilkada. Itu kan juga melalui proses penjaringan," ujar Andreas kepada VIVA, Rabu, 17 Januari 2018.
Dia juga tak percaya dengan istilah politik dinasti. Menurut dia, bila parpol menerapkan cara tersebut sama dengan bunuh diri. "Itu namanya bunuh diri. Pasti partai sendiri yang akan rugi," tutur Andreas.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato pada acara HUT ke-45 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Sebagai parpol besar, PDIP dinilainya melakukan proses kaderisasi dengan ketat. Bahkan, kata dia, dari 171 daerah di Pilkada 2018, banyak kader PDIP yang diusung.
"Selama ini kami berjuang untuk itu. Bahkan Presiden sendiri muncul dari bawah. Salah satu bukti bahwa kaderisasi masih berjalan," ujar Andreas.
Dari Golkar juga menyampaikan pandangannya. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Dave Laksono, mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dengan pengusungan kerabat petahana. Kata dia, parpol pasti mencalonkan kandidat yang punya elektabilitas dengan peluang menang.
"Kami kan enggak mau mencalonkan orang yang tingkat kemenangannya sulit atau pasti kalah. Apalagi pasti kalah," tuturnya.
Alasan ini bukan karena Golkar tidak percaya diri. Ia menegaskan, tak hanya finansial, kemampuan elektabilitas dan jaringan juga menjadi tolak ukur.Â
Menurut dia, sejauh ini, Golkar masih memprioritaskan kader. Terbukti di Pilkada 2018, banyak kader yang diusung maju.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyampaikan hal senada. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan, kandidat harus dilihat dari kompetensi dan kecakapan memimpin daerah. Kemudian, faktor elektabilitas juga menjadi acuan lain.
