Pilkada Rasa Keluarga

Cornelis yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalbar ingin meneruskan 'takhta' gubernur pada putrinya. Aroma politik dinasti menguat.

Baca Juga

Bedah Buku Politik di Balai Desa, Rocky Gerung: Politik Dinasti Ala Jokowi Bahaya

Lihat Infografik: Melanggengkan Kuasa

"Saya merupakan proses kaderisasi partai. Jadi, bukan sesuatu yang mendadak. Terlepas dari dinasti, semua calon wajib memenuhi tahapan dan ketentuan yang berlaku," kata Karolin di Pontianak, 10 Januari 2018.

Baca Juga

Biaya untuk Jadi Anggota DPR Rp5 miliar dan Gubernur Rp200 Miliar, Kata Eks Ketua KPK

Tak hanya di Kalbar, pilkada serentak 2018 menjadi realitas mencuatnya politik dinasti. Catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, politik dinasti cenderung meningkat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Untuk pilkada serentak 2018 terjadi di sejumlah daerah. Sedikitnya ada 10 daerah yang sudah mengarah politik dinasti.

Baca Juga

PSI Bantah Kaesang Jadi Jangkar Dinasti Politik Jokowi, Ini Alasannya

Angin Segar dari MK
 

Sejak era Reformasi dengan pemberlakuan otonomi daerah, dinilai menjadi salah satu faktor menguatnya dinasti politik. Berbeda ketika Orde Baru karena kepala daerah ditentukan Presiden Soeharto dan rezimnya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memberikan 'angin segar' atas politik dinasti. Pasal itu sebelumnya mengatur kerabat petahana di suatu daerah tak boleh mencalonkan ke pilkada.

"Putusan MK tersebut makin menumbuhsuburkan politik dinasti dalam rekrutmen pilkada," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada VIVA, Jumat, 19 Januari 2018.

Faktor lain terkait mandeknya kaderisasi dan fungsi pendidikan yang tak berjalan di parpol menjadi pemicunya. Menurut Titi, bila parpol mampu menjalankan peran kaderisasi lebih konkret, politik dinasti bisa diredam.

Suburnya dinasti politik juga karena realitas politik untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuatan modal, menguasai struktur partai, dan didukung sistem pencalonan pilkada yang sentralistis mempermudah dinasti politik.

"Kalaupun tidak mendapatkan dukungan dari elite politik lokal, mereka ambil jalan pintas atau bypass ke elite nasional atau DPP partai. Itu juga ikut berkontribusi maraknya politik dinasti," tutur Titi. 

Untuk Pilkada 2018, Titi menyebut ada sejumlah daerah yang sudah 'dirancang' politik dinasti. Di Pilkada Sumatera Selatan ada Dodi Reza Noerdin–Giri Ramanda Kiemas yang diusung koalisi Golkar-PDIP. Dodi Reza yang diusung menjadi calon gubernur merupakan putra Gubernur Sumsel petahana Alex Noerdin. 

Halaman Selanjutnya

Di Pilkada Kalbar ada Karolin Margret Natasa yang merupakan putri dari Cornelis. Nama Cornelis pernah menjadi gubernur Kalbar dua periode. Karolin dipasangkan dengan mantan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. Pasangan calon ini diusung PDIP-Demokrat.