- Repro data KPU
Meski calon tunggal sudah tak lagi bisa dihempang, namun kondisi tersebut tetap disayangkan oleh berbagai pihak. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pilkada melawan bubung kosong adalah wujud kemunduran dalam praktik sistem demokrasi.
Fritz juga menuding partai-partai politik andil menciptakan kondisi yang tak ideal tersebut. Padahal tugas partai yang cukup penting adalah mendidik kader-kadernya untuk siap memimpin daerah dan negara. Pada saat ini diketahui bahwa banyak partai di pilkada yang malah tak mengusung kader partai sendiri.
"Kader-kader parpol harusnya bisa bertanya, untuk apa saya bertumbuh di suatu partai kalau akhirnya partai saya memilih orang lain," kata Fritz Edward Siregar.
Jujur, Ini Soal Modal
Saat partai-partai politik ditunjuk hidungnya tak mampu memajukan kader atau malah tak peduli dengan kemajuan berdemokrasi, para petinggi partai buka-bukaan soal kondisi politik praktis di Indonesia. Iklim kontestasi pilkada diakui belum bisa bisa memenuhi model sempurna.
Realitasnya, partai politik bisa tersandung modal dan sandera koalisi yang membuatnya tak mudah mengusung kader sendiri atau calon yang diinginkan. Apalagi untuk mengusung paslon, jumlah kursi mereka tak cukup sehingga harus bergabung dengan partai lain. Di sanalah koalisi sandera politik mulai terjadi. Tawar-menawar bakal calon yang dimajukan dan barter yang bisa diajukan. Yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung akan menjadi penentu.
Belum lagi, alasan pragmatis dengan munculnya pertanyaan partai politik mana yang mau kalah. Oleh karena itu, mata partai biasanya akan melirik calon-calon yang cukup populer, pula berelektabilitas tinggi di daerah itu meski figur tersebut tak ada sangkut pautnya dengan si partai.
Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir membantah bahwa alasan munculnya pilkada kotak kosong karena kurangnya kader mumpuni di partai. Dia mengingatkan bahwa sistem Pemilu di Indonesia masih berbiaya tinggi antara lain calon harus menyediakan atribut, panggung kampanye dan hal yang berkaitan dengan pemenangan.
"Tiap kader partai kan biasanya finansial enggak begitu hebat. Mereka pengen turun tapi siapa yang biayai. Partai juga terbatas, enggak mungkin duit partai, dari mana?" kata Inas Nasrullah.
