SOROT 484

Pilkada Kotak Kosong, Salah Siapa?

Pilkada Pati, petahana melawan kotak kosong.
Sumber :
  • Repro data KPU

Dia menyebut sederet nama antara lain Desy Ratnasari, Bima Arya dan Taufik Kurniawan. PAN juga mengajukan kader sendiri di Sultra dan Maluku Utara. Namun demikian dia mengakui, kondisi tidak selalu bisa ideal. Pasalnya, partai dalam beberapa pilkada memang harus bergabung dengan partai lain karena tak selalu memiliki cukup kursi sebagai syarat pengusung.  

img_title Soroti Calon Tunggal Vs Kotak Kosong, Legislator: Tidak Mencerdaskan Pemilih, Rusak Demokrasi!

"Ya kritik itu selalu muncul dari pemilu ke pilkada. Jadi otokritik kita terima dengan lapang dada dan konstruktif karena partai kalau tak dikritik malah terlena," kata Hanafi Rais.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Asalkan Menang

img_title Debat Calon di Pilkada Bintan Kepri Ditiadakan, Ini Penggantinya

Pilkada paslon tunggal versus kotak kosong mau tak mau memang harus kembali terjadi. Apalagi hal tersebut terakomodir dalam UU Pilkada. Namun disayangkan jika partai-partai politik tak berusaha lebih keras untuk mencegah hal ini terulang.

Sebab bagaimana pun, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kondisi ini adalah bentuk kegagalan partai politik mencetak kader terbaik di daerah.

img_title Putusan MK Ikut Turunkan Jumlah Calon Tunggal pada Pilkada 2024, Menurut BRIN

Baca juga: Menguak Harta Calon Tajir yang Lawan Kotak Kosong di Banten

Adi makin menyayangkan jika kebanyakan partai politik menolerir alasan butuhnya modal besar akibat politik berbiaya tinggi. Dia menilai partai politik yang diberi kepercayaan berperan mengusung dan mendapatkan dana dari negara seharusnya tak semata memikirkan kemenangan.

"Fenomena calon tunggal ini menegaskan bahwa parpol memang cukup abai terhadap persoalan kaderisasi calon pejabat publik yang mereka lahirkan," kata Adi di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.

Bendera Partai Politik.

Bendera sejumlah partai politik terpasang di Jakarta. (ANTARA FOTO/ Fanny Octavianus)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Partai-partai politik, menurut dia, harus kembali ke khitah memiliki tugas mulia menyaring dan mengantarkan figur yang berkualitas untuk diperkenalkan kepada rakyat sekalipun awalnya calon mereka tidak memiliki elektabilitas tinggi. Oleh karena itu, sikap pragmatis dengan ukuran rupiah seharusnya tak melulu menjadi alasan.

"Hanya berorientasi kemenangan dan kekuasaan. Parpol tak berani menyodorkan kader mereka melawan kandidat kuat, padahal kalah menang perkara biasa di pilkada. Namun yang terpenting, parpol memunculkan kader terbaik mereka di setiap daerah," lanjut pengamat politik ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut