- Youtube
VIVA – Tak sembarangan perwira bisa menduduki kursi Panglima TNI. Selain harus punya jiwa kepemimpinan yang baik, kecakapan intelejensia dan pengalaman tugas dalam sejumlah operasi militer juga sangat diperhitungkan.
Namun demikian, ada sosok yang justru jadi sorotan saat dipercaya menjadi orang nomor satu di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Dirangkum VIVA Militer, sosok yang dikenal dekat dengan prajurit itu adalah Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amri, atau terkenal dengan panggilan M. Jusuf.
Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Panglima TNI.
Adapun bunyi Pasal 13 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 sebagai berikut, "Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
VIVA Militer: Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf saat jadi Panglima ABRI
- Youtube
Sedangkan ayat (4) menyebutkan, "Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan".
Lalu, bagaimana bisa Jusuf dipilih Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto? Padahal, saat itu ada empat Perwira Tinggi (Pati) dengan pangkat Jenderal TNI yang menduduki posisi Kepala Staf Angkatan.
Ada nama Jenderal TNI Raden Widodo yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Surono Reksodimedjo, dan Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah.
Sementara itu, Jusuf sendiri sudah 13 tahun mendapatkan tugas di luar TNI yang saat itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejak 1966 sampai akhirnya terpilih sebagai Panglima ABRI, Jusuf lebih banyak menghabiskan karier sebagai menteri.
Namun demikian, fakta membuktikan akhirnya Jusuf lah yang dipilih Soeharto sebagai pemimpin tertinggi militer Indonesia. Tak hanya sebagai Panglima ABRI, Jusuf juga menduduki jabatan lain sejak 29 Maret 1978 hingga 19 Maret 1983 sebagai Menteri Pertahanan dan Kemanan (Menhankam).
Praktik Jasa Pemalsuan Pelat Nomor Khusus 'ZZ' dan STNK Tarifnya Rp55-100 Juta
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus, membocorkan tarif jasa pemalsuan pelat nomor khusus ZZ dan STNK palsu.
