- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok
VIVA – Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) mencoba memberikan masukan kepada pemerintah terkait tengah ‘naik daunnya’ kendaraan listrik di Indonesia, terutama untuk kendaraan roda dua.
Meski mendukung program ramah lingkungan lewat kendaraan non emisi, namun AISI meminta pemerintah lebih dahulu menyiapkan kebijakan yang komprehensif sehingga 'latah' kendaraan listrik ini tak akan merugikan konsumen nantinya.
Ya, saat ini hampir semua produsen otomotif terutama untuk kendaraan roda dua memiliki tipe kendaraan listrik, baik dalam bentuk prototipe maupun yang sudah diproduksi massal bahkan telah memasarkan ke beberapa negara.
Ketua Umum AISI, Johannes Loman mengatakan para pelaku industri sepeda motor sejatinya siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memasuki era motor listrik. Bahkan, semua anggota AISI kini tengah bekerja keras untuk menghadirkan produk yang satu ini.
Namun tentunya produk tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari harga yang terjangkau, jarak tempuh, waktu pengisian baterai dan kemudahan mengisi kembali baterai.
"Kami sedang mengembangkan model motor listrik yang memiliki jarak tempuh lebih baik sehingga masyarakat tidak sering-sering mengisi ulang baterai. Harga juga menjadi isu penting karena saat ini harga motor listirk relatif mahal," kata Johannes Loman dalam keterangan tertulisnya.
Masih menurut Johannes Loman, karena ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen, makanya AISI kini terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan standar internasional yang menekankan unsur safety atau keamanan.
AISI juga mendesak pemerintah untuk dapat mengatur secara detail regulasi terkait kualitas, suku cadang dan keamanan motor listrik ini bagi konsumen. Pasalnya, jika diserahkan pada mekanisme pasar, dikhawatirkan konsumen yang akan menjadi korban karena kualitas produk motor listrik yang rendah.
Selain itu, faktor pasokan dan pengelolaan baterai juga menjadi perhatian utama para produsen motor di Indonesia. Belum adanya skema kebijakan yang mengatur sisi hilir industri motor listrik terutama pengelolaan limbah baterai juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lingkungan yang baru.
"Kami tidak ingin niat baik untuk memberikan produk yang ramah lingkungan da efisiensi bahan bakar justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat karena unsur safety yang terabaikan dan dampak lingkungan dari limbah baterai yang tidak diantisipasi sejak dini," kata Loman.
Loman menambahkan hadirnya motor listrik ini juga berpotensi mengubah tatanan atau peta pelaku industri otomotif karena banyak industri pendukung yang bakal terkena dampak pasar motor listrik nanti tumbuh pesat. Hal itu yang juga harus dipikirkan pemerintah.
"Saya rasa perlu dilakukan kajian potensi dampak yang ditimbulkan di industri yang saat ini sedang berjalan jika EV diberlakukan," ujar Loman.
Wow! Sri Mulyani Anggarkan Rp 966 Juta untuk Pengadaan Mobil Listrik Eselon I
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan, dana sebesar Rp 966 juta untuk kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon I per unitnya.
