Polemik Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jabar
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Fakta-fakta itu menyebabkan lawan politik PDI P mengaitkan antara penunjukan Iriawan dengan kepentingan pemerintah dan PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilkada Jabar. Posisi Iriawan yang masih menjabat sebagai Asisten Bidang Operasi (Asops) Polri dinilai bisa mengintervensi dan membuat Pemilu Jabar tidak berjalan dengan netral.
Pemerintah Ngotot
Kencangnya penolakan terhadap Iriawan sepanjang awal tahun sepertinya membuat pemerintah "gerah." Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Ham, klarifikasi disampaikan. Dikutip dari VIVA, Menkopolhukam Wiranto sempat mengeluarkan pernyataan yang intinya membantah bahwa pemerintah akan melantik Iriawan.
"Kalau ada kebijakan menimbulkan reaksi masyarakat, didengarkan dan dilaksanakan. Maka untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti," kata dia di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.
Klarifikasi Wiranto sempat membuat keriuhan mereda. Meski demikian, pemerintah sepertinya tak asal terima. Dengan senyap, langkah demi langkah tetap dilakukan. Bulan Maret 2018, Polri melakukan mutasi jabatan. Iriawan termasuk salah satu yang digeser. Ia dipindahtugaskan ke Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sebagai Sekretaris Utama. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/663/III/KEP/2018. Berdasarakan Surat Telegram tersebut, Iriawan resmi berpindah dari Polri.
Tak cukup hanya menggeser posisi Iriawan ke Lemhanas, bulan Mei 2018, pangkat Iriawan juga dinaikkan. Jika sebelumnya Iriawan berpangkat sebagai Inspektur Jenderal, jabatannya lalu naik menjadi menjadi Komisaris Jenderal. Kenaikan pangkat itu menyebabkan pria yang kerap disapa Iwan Bule itu resmi menyandang bintang tiga.
Puncaknya adalah keputusan pemerintah untuk tetap melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut alasan penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat demi kepentingan tiga momen penting politik, yaitu Pilkada Jawa Barat 2018, Pemilu Legislatif, serta Pemilu Presiden tahun 2019.
Namun Tjahjo memastikan tugas Iriawan alias Iwan Bule, bukanlah untuk urusan politik praktis. Melainkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada ketiga hajatan politik itu.
Ia menegaskan, Iriawan harus secepatnya berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Barat untuk mendorong pelayanan publik. "Kuncinya, beri pelayanan masyarakat dengan baik. Urusan Pilkada itu tanggung jawab bersama, keamanan sudah disiapkan dari tingkat Polri sampai Danramil; melibatkan juga tokoh adat, agama," kata Tjahjo seusai pelantikan Iriawan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin, 18 Juni 2018.
