Polemik Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jabar

Fadli Zon bahkan menuliskan akan ikut mendukung agar DPR RI menggunakan Hak Angket atas pengangkatan Pjs Jabar tersebut. Sebab, menurutnya pengangkatan itu berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat.

Baca Juga

Elektabilitas di Atas 50 Persen, SMRC: Ridwan Kamil Berpeluang Menang Telak di Pilgub Jabar

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera juga menyampaikan keberatannya. Ia menyarankan agar pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam menentukan calon yang netral dan negarawan. Sebab, hal ini akan menimbulkan prasangka buruk dalam proses Pilkada Jabar. Dikutip dari akun Twitternya, @MardaniAliSera mengatakan penunjukkan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar krn ada kandidat yg sama institusi. "Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur netral dan negarawan. Jabar itu magnitude politik nasional," tulisnya.

Dalam cuitan berikutnya, Mardani menulis, "Jabar adalah kunci, Jabar adalah miniatur, Jabar adalah barometer. Ngga aneh jika semua mati-matian berjuang kendalikan Jabar sebagai gerbang meraih Indonesia."

Baca Juga

Sambangi Depok, Bima Arya Nyeletuk ‘Kok Panas Pisan Teh’

Komentar pedas juga disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak. Ia menyebut model pemerintahan Indonesia kini tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Melalui akun @Dahnilanzar: Menkopolhukam, Kapolri sepakat dibatalkan pengangkatan Perwira polisi jd plt kepala daerah, skrng tiba-tiba Mendagri kabarnya malah mau melantik.Akal sakit saja yg bilang model pemerintahan sprt ini benar. Siapa sesungguhnya yg memimpin negeri ini? Dan siapa yg bisa dipercaya?

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean menyesalkan keputusan pemerintah. "Yang jelas kita dari PD prihatin ya, menyayangkan dan menyesalkan keputusan pemerintah untuk menunjuk Komjen Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.Jadi kami menyanyangkan karena kita khawatir Pilkada di Jabar ini menjadi tidak netral karena di sana ada orang Polri yang maju sebagai Cawagub berpasangan dengan TB Hasanuddin dari PDIP," kata Ferdinand saat dihubungi pada Senin 18 Juni 2018.

Baca Juga

Golkar Sambut Baik PAN Jagokan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024

Waketum Gerindra Arief Poyouno bahkan terus terang menyebut nama Presiden Jokowi sebagai pejabat yang biasa melanggar aturan. Meski Mendagri sudah menjelaskan sejumlah aturan dan payung hukum, Arief menafikan penjelasn itu. "Sudah biasa Joko Widodo melanggar peraturan dan UU di Republik ini, wong namanya saja lagi kuasa," kata Arief melalui pesan singkat, Senin 18 Juni 2018.

Halaman Selanjutnya

Komentar berbeda disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi. Ia menilai, pelantikan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur atau Plt Jawa Barat, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maupun Permendagri 1/2018. Hanya saja, ujarnya, pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan.