Neno dan #2019GantiPresiden Ditolak, Mengapa?
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Dan bulan Agustus ini, hanya selisih sehari, aksi deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan di dua tempat. Neno Warisman ditolak di Riau, Pekanbaru, dan Ahmad Dhani ditolak di Surabaya. Kali ini Neno apes, sebab warga Pekanbaru tak bersedia melakukan negosiasi. Setelah hampir tujuh jam tertahan di gerbang bandara, Neno akhirnya terbang kembali ke Jakarta.
Sementara Ahmad Dhani juga bernasib sama. Bahkan ketika sedang menikmati lontong balap pada Sabtu, 25 Agustus 2018, bersama Mulan Jameela, tiga orang warga mendatangi Dhani sambil membentangkan poster yang meminta Dhani kembali ke Jakarta.
Paginya, Minggu, 26 Agustus 2018, sejumlah massa yang menolak gerakan #2019GantiPresiden menghadang Dhani di depan Hotel Majapahit, tempat Dhani menginap. Sempat terjadi bentrokan antara pendukung gerakan #2019GantiPresiden dengan Banser dan kepolisian. Para relawan tak terima dibubarkan, sementara pihak kepolisian mengatakan rencana aksi itu tak berizin.
Mengapa Ditolak?
Penolakan yang dialami Neno dan para penggerak #2019GantiPresiden membelah persepsi publik. Sebagian mendukung penolakan, sebagian lainnya mengganggap penolakan mencederai proses demokrasi dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penolakan pada aksi #2019GantiPresiden bukan murni dari masyarakat, melainkan ada yang menggerakkan. Ia mencurigai gerakan itu berpusat dari unsur penguasa. "Saya yakin ini bukan gerakan murni masyarakat. Ada yang mengerakkan," tutur Pangi saat dihubungi VIVA, Minggu 26 Agustus 2018.
Ia juga langsung menunjuk inner circle atau lingkaran terdekat Jokowi sebagai otak intelektual gerakan tersebut. "Ibarat ikan lele, makin keruh makin senang. Jadi, Jokowi sedang mencoba berselancar dari sinyal gelombang demokrasi ke gelombang feodalisme. Jadi kalau ada yang enggak siap dengan aspirasi dan suara kehendak rakyat, maka kita kembali mundur ke era feodalisme," tuturnya.
![]()
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution, memiliki kecurigaan yang sama dengan Pangi Syarwi. Maneger menengarai ada upaya yang sistematis dalam peristiwa persekusi terhadap aktivis politik Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu malam, 25 Agustus 2018. Pola penolakan yang sama, dan massa yang mengetahui persis waktu kedatangan Neno di bandara jadi indikasi, bahwa kegiatan penolakan itu sudah ada yang mendesain. “Hak menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Negara harus memastikan tidak ada peristiwa berikutnya, negara harus menjamim tidak mengurangi haknya,” kata Meneger.