Adu Bukti di Mahkamah Konstitusi

VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilu Presiden 2019, Jumat, 14 Juni 2019. Perkara PHPU yang diajukan kubu pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno, akan disidang perdana mulai pukul 09.00 WIB. Sembilan hakim konstitusi akan memulai agenda persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Juga

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Sesuai peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, bahwa pemeriksaan perkara PHPU presiden dan wakil presiden didahului dengan pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan pemeriksaan persidangan. 

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon. Sesuai peraturan MK, pemeriksaan pendahuluan ini paling lama 3 hari setelah permohonan pemohon dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Baca Juga

Ketua MK Tegaskan Hakim Tak Bisa Diimingi-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengketa Pilkada

"Artinya, pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan di depan pihak termohon, terkait dan pihak lainnya," kata Fajar kepada para wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan persidangan, yang meliputi memeriksa permohonan pemohon, pemeriksaan jawaban termohon dan pihak terkait/atau Bawaslu, pengesahan alat bukti, pemeriksaan bukti tertulis, mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, dan memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Baca Juga

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

Disamping itu, MK juga sudah memastikan persiapan dan kelengkapan teknis demi kelancaran persidangan MK. Seperti sound system, IT, termasuk pengamanan. "Kemarin Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah datang ke MK untuk memastikan, meninjau titik-titik pengamanan di MK. Bahkan Pak Kapolda memastikan 12.000 personel akan mengamankan persidangan di MK," terang Fajar.

Terkait pengamanan, Fajar menambahkan aparat keamanan akan melakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitaran MK. Hal tersebut dilakukan karena alasan pengamanan persidangan, dan semata-mata demi kelancaran persidangan MK. 

"Jangan diartikan sebagai pembatasan maupun menghalangi publik untuk menjangkau MK. Sebab, MK hanya punya 14 hari kerja untuk menyelesaikan perkara hasil Pemilihan Presiden," ujarnya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan guna mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi di Gedung Bawaslu pada 21 dan 22 Mei, Polri melarang massa untuk menggelar demonstrasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Terlebih, kawasan MK ramai dilalui oleh masyarakat.

Halaman Selanjutnya

 "Kami tak perbolehkan sampaikan aspirasi depan MK. Karena, mengganggu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1999 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Itu ada di pasal 6. Itu tak boleh lagi terjadi di depan MK, karena itu menggangu jalan umum. Itu jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti, kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda," kata Tito di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.