Pemerintah Cabut Sanksi Bagi PSSI, Apa Dampaknya?
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 terkait pemberian sanksi administratif kepada PSSI yang diterbitkan pada 18 April 2015 lalu. Keputusan ini diambilnya dengan pertimbangan PSSI dan anggota-anggotanya memberikan sinyal positif terkait pembenahan internal.
Satu pekan sebelum Imam memutuskan mencabut sanksi, dalam internal PSSI muncul polemik. Kelompok 85 yang diisi sebagian besar anggota dan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum mendatangi kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan, untuk menyampaikan aspirasi.
Dipimpin oleh Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, Kelompok 85 membawa mandat berupa surat yang berisikan keinginan mereka agar jajaran pengurus PSSI periode 2015-2019 segera menggelar Kongres Luar Biasa. Mereka mengeluhkan, selama kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti berseteru dengan Menpora, sepakbola di Tanah Air mati suri.
Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat Kelompok 85 khawatir dengan polemik antara PSSI dengan Menpora. Pada 13 Mei 2016, FIFA selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia akan menggelar Kongres tahunan di Meksiko. Dalam agendanya, nanti akan dibahas soal kelanjutan sanksi kepada Indonesia yang mereka jatuhkan 2015 lalu.
Bukan perkara mudah untuk keluar dari sanksi yang dijatuhkan saat Kongres tahunan. Dalam aturannya, setiap sanksi yang jatuh dalam Kongres tahunan, baru bisa dicabut pada Kongres berikutnya. "Kalau bisa (KLB) sebelum kongres FIFA. Kita ingin secepatnya biar semua kegiatan sepakbola di Indonesia bisa jalan dengan resmi," tegas Umuh.
Menanggapi permintaan Kelompok 85, Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim tak mau percaya begitu saja. Dia menilai ada kejanggalan dari permintaan para pemegang suara PSSI tersebut. Meski dengan terbuka menerima surat pernyataan yang dibawa Kelompok 85, namun dia dengan tegas tak ingin begitu saja menyetujui adanya KLB.
PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti akan lebih dulu melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang mereka terima. Selain itu, proses wawancara langsung dengan mereka yang menanda tangani surat akan dilakukan secara mendalam.
"Kita menjalankan organisasi dengan buku ini (statuta), kalau sesuai ya akan kita lakukan. Tapi, buku ini menyatakan pembuatan buku ini harus bebas dan tidak dalam tekanan, dan alasannya pun harus jelas," tegas Azwan.
