Pemerintah Cabut Sanksi Bagi PSSI, Apa Dampaknya?
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Proses rumit ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai jalan PSSI kepengurusan saat ini untuk menghalang-halangi aspirasi anggotanya. Tetapi, dengan tegas Komite Banding PSSI, Mahfudin Nigara memberikan bantahan. "Ini situasinya tak seperti biasa, untuk itu kita melakukan pengecekan secara ekstra," timpal Nigara.
"Tidak bermaksud menghalang-halangi, tetapi memang harus dilakukan seperti itu. Apalagi, sebelumnya sudah ada dari mereka pernyataan tidak mau KLB, nah itu akan kita kroscek juga. Itu salah satu di antaranya untuk melakukan penelusuran," imbuhnya.
Melihat proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Azwan dan kawan-kawan, setidaknya butuh waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyelesaikannya. Rentang waktu selama itu belum tentu pula akan mulus jalannya. Sebab, saat ini dalam internal PSSI pun muncul perasaan saling curiga. Dinamika dukungan antara Kelompok 85 dan PSSI juga berjalan cukup cepat.
Pusamania Borneo FC, klub yang kini bermain di ajang Torabika Soccer Championship salah satunya. Kemarin, melalui surat resmi, mereka menarik dukungan dari Kelompok 85. Manajemen klub berjuluk Pesut Etam tersebut berbalik arah mendukung legitimasi kepengurusan La Nyalla, hasil KLB PSSI di Surabaya.
Bagi mereka, meski status La Nyalla sebagai buronan negara karena terjebak kasus korupsi, bukan berarti PSSI harus ikut-ikutan dipaksa melakukan KLB. Dalam statuta PSSI Pasal 39 Ayat 6 yang menjadi rujukan mereka, disebutkan bila Ketua Umum PSSI berhalangan hadir, maka tugas organisasi dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI.
Dan selama ini, tidak aktifnya PSSI menurut manajemen Pusamania bukan karena keengganan pengurus pusat melakukan tugasnya. Mereka justru menyalahkan pemerintah, dalam hal ini Menpora yang sengaja membelenggu PSSI dengan tidak mengeluarkan izin di setiap kegiatan yang akan dilakukan.
Apakah KLB Jadi Solusi?
Niat pembenahan terhadap PSSI menjadi awal mula bencana sepakbola Tanah Air. Menpora menilai, PSSI dalam beberapa tahun belakangan terlalu digdaya, sehingga melupakan peranan pemerintah. Dugaan kasus pengaturan skor dalam setiap kompetisi yang ada juga masuk dalam pengamatannya.
Baru beberapa bulan menjadi orang nomor satu di gedung yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Imam langsung membentuk Tim Sembilan. Tim tersebut dibuat guna melakukan evaluasi terhadap kinerja PSSI. Tak terima diawasi tanpa adanya komunikasi, PSSI yang ketika itu masih dipimpin oleh Djohar Arifin melawan.
