Rohingya, Kelompok Etnis Bernasib Miris
- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Pemerintah Myanmar seperti tak henti-hentinya “mengganggu” kehidupan kelompok etnis Rohingya. Penindasan seperti menjadi lumrah dilakukan oleh militer negara itu dengan dalih stabilitas.
Yang menyedihkan lagi, Rohingya tak diakui sebagai warga negara Myanmar. Sehingga, mereka kesulitan memperoleh hak dan akses seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak.
Tak pelak, ratusan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara tetangga, di antaranya Indonesia. Rohingya merupakan nama kelompok etnis yang tinggal di Negara Bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi.
Etnis ini bukanlah keturunan orang Bangladesh atau pun etnis Bengali saja. Nenek moyang Rohingya berasal dari campuran Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Bengali, dan Indo-Mongoloid.
Menurut data Perserikatan Bangsa Bangsa, jumlah populasi orang Rohingya mencapai 1,5 juta-3 juta jiwa. Sekitar 800 ribu jiwa bermukim di Rakhine yang tergolong paling miskin di Myanmar, dan sisanya menyebar di banyak negara.
Warga etnis Rohingya beragama Islam, sementara mayoritas warga Myanmar beragama Buddha. Mirisnya, selain tak diakui Myanmar, Rohingya juga tidak diakui oleh Bangladesh sebagai warga negara.
Skeptis
Kepala Analis Hubungan Internasional Habibie Centre, Wirya Adiwena, mengungkapkan, sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan beragam upaya untuk menyelamatkan kehidupan pengungsi Rohingya.
"Pemerintah sudah berusaha untuk membuka diri. Kita menerima, melindungi dan merawat mereka (pengungsi Rohingya). Mereka yang menerobos perbatasan negara adalah untuk mencari perlindungan. Jadi tidak bisa dikatakan bersalah," kata Wirya kepada VIVA.co.id, Senin, 21 November 2016.
Meski begitu, Wirya melanjutkan, Indonesia bukannnya tidak memiliki kendala. Yaitu, pemerintah Myanmar terlalu menutup diri perihal kasus diskriminasi Muslim Rohingya.
"Kita hanya bisa membantu sebatas demokratisasi di Myanmar. Bagaimana Indonesia bergerak aktif dalam mendorong norma-norma yang berkaitan dengan HAM melalui ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights," ungkapnya.
Menurutnya, sudah banyak warga Myanmar datang ke Indonesia untuk belajar tentang demokratisasi. Mulai dari pelaksanaan pemilu sampai hidup berdampingan antara kaum mayoritas dan minoritas.
Lantas, bagaimana dengan peran ASEAN? Sorotan dunia terhadap ASEAN dalam krisis ini menempatkan ASEAN dalam pertaruhan besar menyangkut kredibilitas organisasi kawasan yang berdiri di era Perang Dingin.
