Krisis Rohingya dan Sikap Sunyi Aung San Suu Kyi
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Nama baik Aung San Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 dipertaruhkan. Sikapnya yang tak sedikit pun memberikan komentar pada kekejaman militer terhadap Rohingya, di Rakhine, di negaranya sendiri, membuat banyak orang mempertanyakan keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang diperjuangkan serta telah mengantarnya menjadi peraih penghargaan bergengsi.
Indonesia, negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, bereaksi atas diamnya Suu Kyi. Dua demonstrasi besar menentang Myanmar terjadi di Jakarta dan Bandung. Sejumlah tokoh Islam di Indonesia meminta Nobel Perdamaian Suu Kyi dibatalkan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri bahkan telah menyampaikan sikapnya.
"Pemerintah Indonesia menekankan bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diberikan secara setara kepada seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Islam Rohingya. Mereka harus dihormati dan dijaga," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu, 23 November 2016. Pemerintah RI juga meminta otoritas Myanmar untuk segera memulihkan situasi di wilayah Rakhine.
Lima hari setelah Pemerintah RI menyampaikan sikapnya soal kekerasan di Myanmar, Aung San Suu Kyi dikabarkan batal ke Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri Myanmar, Indonesia yang meminta penundaan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zay Ya, tidak menjelaskan alasan rinci dari penundaan tersebut. "Kami berdiskusi dengan pihak Indonesia yang belum siap dan menunda kunjungan itu," kata Kyaw Zay Ya, seperti dikutip dari BBC, Selasa 29 November 2016.
Aksi kekejian militer Myanmar pada etnis Rohingya, kembali naik ke permukaan. Bermula dari paparan Human Rights Watch, yang melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh militer terhadap etnis mayoritas Muslim tersebut. Organisasi non pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat itu menyatakan, tentara Myanmar terus melakukan penyerangan terhadap Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Selama serangan sepekan itu, lebih dari 1.250 rumah dibakar dan 30.000 warga Myanmar terpaksa mengungsi. Direktur Eksekutif Human Rights Watch Wilayah Asia Brad Adams, mengidentifikasi, sekitar 820 struktur bangunan telah hancur di lima desa yang berlokasi di barat daya Myanmar, antara 10-18 November 2016.
