Mempertanyakan Jeratan Pasal Makar Aksi Bela Islam

Pasal Makar Multitasir

Baca Juga

Bebas dari Rutan Polda, Berat Lieus Sungkharisma Turun 8 Kg

Selama ini aparat kepolisian memang kerap menggunakan pasal makar untuk menciduk para pelaku yang dinilai memberikan ancaman keutuhan bangsa. Tetapi pasal ini juga dianggap membuka peluang pula untuk membungkam kebebasan ekspresi masyarakat.

Dalam laporan evaluasi Hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan pada 2012, disebutkan jika pasal ini sebaiknya dihilangkan karena dianggap multitafsir. "Rekomendasinya adalah pemerintah harus merevisi pasal tersebut dan memberikan pengertian yang jelas ekspresi politik warga ini tidak lagi direpresi dengan menggunakan pasal 106," kata Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin.

Baca Juga

Kivlan Zen Kembali Diperiksa Kasus Senjata Ilegal

Ia menyatakan pasal dengan tuduhan makar ini sebenarnya sudah dikenakan kepada sejumlah aktivis terkait menyampaikan pendapat di muka umum. Hal itu banyak terjadi pada aktivis yang berdomisili di Papua dalam berbagai kesempatan karena menyampaikan ekspresi politiknya. "Misalnya, dengan berteriak merdeka. Itu sudah dikenakan pasal makar. Padahal ini baru merupakan ungkapan atau ekspresi politik warga negara berkaitan dengan situasi dan kondisi," ujar dia.

Pasal makar juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pihak yang melayangkan gugatan adalah Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Namun MK menyebut legal standing pemohon tak kuat, karena pemohon kurang detil dalam menjabarkan arti makar yang mereka persoalkan dalam berkas uji materi. Frasa makar yang ketentuannya tercantum dalam KUHP pada sejumlah pasal, dianggap kabur dan tidak jelas.

Baca Juga

Tak Ada Penyidik, Permadi Batal Diperiksa Kasus Makar

Jika melihat Kitab Umum Hukum Pidana, ada sejumlah pasal makar yang berlaku di Indonesia. Berikut pasal-pasal tersebut:

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13).

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Halaman Selanjutnya

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, pada sebuah kesempatan, kritik dan makar adalah dua hal berbeda. Apabila merujuk pada Pasal 107 jo 110 KUHP, makar diartikan sebagai upaya penggulingan pemerintah yang sah melalui pemufakatan. Meski begitu, ada pula makar yang kerap disertai dengan penggunaan senjata api, walau pun kasus ini belum terjadi.