Menyoal Pengusiran Paksa Penumpang Pesawat
- REUTERS/Kamil Krzaczynski
"Agen perjalanan mengatakan kepada kami bahwa pesawat hanya memiliki 28 kursi, tapi anehnya 34 tiket telah terjual. Saya berkata ke agen bahwa itu sangat tidak mungkin ada enam orang tidak akan muncul pada hari keberangkatan," kata Brett, seperti dikutip situs Huffingtonpost, Selasa, 18 April 2017.
Meski kecewa, keluarga Doyle lalu berinisiatif pergi ke Moncton, New Brunswick, untuk mengejar penerbangan yang berbeda ke Montreal sebagai gantinya. Akan tetapi, setibanya di sana mereka mendapati kekecewaan karena penerbangan dibatalkan.
Brett mengaku telah dihubungi Air Canada pada bulan yang sama, namun hanya menerima permintaan maaf dan menawarkan voucher perjalanan sebesar C$2.500 (Rp25 juta).
Juru Bicara Air Canada, Isabelle Arthur, membenarkan bahwa pihaknya telah menghubungi keluarga Doyle dan meminta maaf.
"Kami sedang menindaklanjuti untuk memahami apa yang salah dan telah meminta maaf kepada Tuan Doyle dan keluarga, serta menawarkan kompensasi yang sangat murah hati kepada mereka atas ketidaknyamanan ini," paparnya.
Brett mengaku ditawari voucher sebesar C$1.600 (Rp16 juta) dengan masa berlaku satu tahun. Ia lalu bernegosiasi dengan Air Canada untuk meningkatkan nilai voucher menjadi C$2.500 ditambah biaya lainnya.
Itu pun, kata Brett, masih tidak menutupi biaya tiket untuk keluarganya yang berjumlah empat orang.
"Mohon maaf. Tanpa bermaksud serakah, tapi apa yang saya benar-benar ingin katakan di sini adalah akibat kebijakan semena-mena ini, maka kami harus menempuh perjalanan selama berbulan-bulan. Nilai voucher ini tidak akan sanggup menutupinya," ujar Brett.
Selanjutnya, Bagaimana di Indonesia?
Tidak Berlaku di Indonesia
Dari beberapa peristiwa yang terjadi di AS dan Kanada itu, mungkinkah bisa terjadi di Indonesia? Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, JA Barata mengatakan bila aturan tersebut tidak berlaku di Indonesia.
Sebab, penjualan tiket sesuai dengan jumlah kursi atau penumpang. “Di Indonesia tidak ada seperti itu. Kalau penerbangan telat atau delay, ada,” kata Barata kepada VIVA.co.id, Selasa, 18 April 2017.
Ia mengungkapkan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
