- Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Isu perombakan alias reshuffle kabinet kerja kembali ramai dibincangkan. Kali ini, Presiden Jokowi sendiri yang memantik. Pernyataannya tegas. Menteri kabinetnya diberi target tinggi. Segala upaya harus dikerahkan oleh para menteri untu mewujudkannya. Bila gagal mencapai target itu, kata Jokowi, urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot.
Meskipun pernyataan tersebut normatif, reaksi spekulatif pun bermunculan. Bahkan, sejumlah pihak menyebut bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan segera oleh Presiden Jokowi, menyusul kekalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Pilkada. Tagar #AhokMendagri sudah berseliweran di lini masa Twitter.
Namun, sejumlah analis politik sangsi bahwa pernyataan itu merupakan sinyal akan adanya reshuffle segera. Peringatan Presiden Jokowi itu ditujukan kepada para menterinya agar lebih giat bekerja mencapai target yang telah ditetapkan.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merespons isu reshuffle yang memang hak prerogatif Presiden. Kata JK, Presiden berhak untuk mencopot siapa pun menteri yang bekerja tidak sesuai standar penilaiannya.
"Reshuffle itu hak progresif Presiden, jadi tentu tergantung cara penilaian yang diadakan oleh Presiden," ujarnya saat ditemui di acara Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 24 April 2017.
Namun, JK enggan mengungkapkan secara spesifik siapa nama-nama menteri yang dinilai tidak mumpuni tugasnya dalam pemenuhan target Pemerintah.
"Itu urusan Pemerintah," katanya.
Selanjutnya...Efek Pilkada
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
