Menuju Indonesia Wajib Produk Halal 2019
- Bimas Islam Kemenag
Namun, meski telah resmi dibentuk, BPJPH yang diketuai Prof Sukoso ini dinilai belum sepenuhnya bisa aktif dalam menyelenggarakan sertifikasi halal produk. Selain infrastruktur yang belum rapi, BPJPH masih terkendala peraturan pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan UU JPH yang masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Direktur Eksekutif Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengatakan pemerintah harus segera menuntaskan PP mengenai pelaksaan UU JPH. PP ini sangat penting dalam membantu BPJPHÂ melaksanakan fungsi tugas dan kewenanganya sehingga berjalan dengan baik.
"PP belum selesai lembaganya sudah lahir, ini persoalan. Bagaimana bisa bergerak sebagai badan sementara aturan pelaksanaannya belum ada," kata Ikhsan kepada VIVA.co.id, Rabu, 11 Oktober 2017.
Â
Selain itu, masalah lain yang perlu segera dipikirkan kata Ikhsan, adalah terkait keberadaan perwakilan BPJPH di daerah yang mampu menjangkau 34 provinsi dan 540 kabupaten/kota. Perwakilan inipun lanjutnya, harus terintegrasi dalam sebuah sistem online.
Kemudian, kerjasama dan harmonisasi dengan MUI juga perlu disorot. Karena UU memerintahkan sertifikasi halal baru bisa diterbitkan setelah ditetapkan dalam sidang fatwa MUI. Menurut Ikhsan, kerjasama ini selain perintah UU juga perlu dikukuhkan melalui nota kesepahaman atau MoU.
Dengan kondisi itu, praktis BPJPH belum bisa bekerja secara efektif dalam menyelenggarakan jaminan produk halal suatu produk, apalagi di masa transisi seperti ini. UU terang Ikhsan, mengatur peralihan kewenangan itu pada MUI, sebagai lembaga yang sebelumnya mengurusi urusan ini.
"Sekiranya belum efektif, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang lama, bisa berfungsi sehingga tidak mengganggu industri," ujar Ikhsan.
Sekretaris Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh, memastikan MUI sebelum dan sesudah UU JPH, atau sebelum dan sesudah ada BPJPH, tetap berwenang dalam proses penetapan fatwa kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.
"Sehingga penetapan kehalalan produk tidak beranjak dari MUI, dengan demikian ada sinergi antara kelembagaan amanah UU dengan MUI," kata Ni'am kepada VIVA.co.id, Rabu, 11 Oktober 2017.
Sedangkan di masa transisi seperti ini, Ni'am mengatakan UU telah menegaskan sembari proses pemenuhan infrastruktur BPJPH, maka proses penerbitan sertifikat halal masih tetap di MUI.
Â