Menuju Indonesia Wajib Produk Halal 2019
- Bimas Islam Kemenag
Wajib Halal 2019
Disisi lain, UU JPH memberikan penegasan terkait kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Perintah ini termaktub dalam Pasal 4 UU JPH.
Lebih lanjut, Pasal 67 menerangkan bahwa tenggat waktu kewajiban semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal, yakni berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, semua produk wajib bersertifikat halal pada tahun 2019.
"Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa di tahun 2019, semua produk harus bersertifikat halal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Ahmad di Kementerian Agama dalam peresmian BPJPH, Rabu, 11 Oktober 2017.
Karena itu, kata Noor, BPJPH kini memiliki tugas yang berat. Sebab, ia harus menerbitkan sertifikasi bagi seluruh produk yang sebelumnya dikelola oleh MUI. "Kerjanya lebih berat dibanding, misalnya, sistem Pemilu karena ini akan mendaftar sekian juta produk di Indonesia," ujarnya.
Direktur Eksekutif Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menambahkan penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk di Indonesia sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah bagi seluruh produk-produk nasional.
"Ini (sertifikasi halal) bisa menjadi daya tahan menghadapi industri asing, karena (produk asing non halal) mereka enggak bisa masuk, jadi semacam jadi barrier," imbuhnya.
Karena itu, UU JPH ini juga memiliki konsekuensi pidana bagi pelaku usaha atau produsen yang memaksakan produknya beredar di Indonesia, namun tidak bersertifikat halal. "Ada sanksi pidananya 5 tahun penjara, denda Rp2 miliar, itu di Pasal 56," tegas Ikhsan.
Ketua Komisi VIII DPR, menjelaskan sertifikasi halal terkait dengan halal haramnya produk konsumtif yang bisa dikonsumsi masyarakat, yang terkait dengan prinsip syariah Islam. Sehingga ia menyambut baik sertifikasi ini ditangani pemerintah.
"Karena pemerintah memiliki perangkat infrastruktur sampai ke bawah, fungsi pengawasan, punya alat laboratorium, dan anggaran supaya memberi rasa nyaman pada masyarakat pengguna jasa," kata Ali Taher kepada VIVA.co.id, Rabu, 11 Oktober 2017.
Ia menjelaskan semangat UU Jaminan Produk Halal ingin agar persoalan halal dan haram ini bisa dikelola secara profesional, mandiri, dan memberikan rasa nyaman secara syari pada masyarakat. "Sedang kita tunggu bussiness plan-nya untuk bisa kita dengar pada RDP yang akan datang. UU itu berikan jaminan perlindungan konsumen pada masyarakat," kata Ali.