Film "Women from Rote Island" Sumbang Pendapatan untuk Korban Kekerasan Seksual
JAKARTA – Film Women from Rote Island akhirnya akan tayang di seluruh bioksop Indonesia pada 22 Februari 2023. Diketahui, film tersebut berhasil meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2023, kategori Film Cerita Panjang Terbaik.
Film Women from Rote Island berhasil meraih Piala Citra usai mengalahkan deretan film lainnya yang masuk sebagai nominasi dalam kategori Film Cerita Panjang Terbaik yakni film 24 Jam Bersama Gaspar, Budi Pekerti, Like & Share, dan Sleep Call.
Pada saat konferensi pers, Rizka Shakira selaku produser mengungkap beberapa hal terkait film Women from Rote Island, salah satunya terkait biaya atau budget produksi pembuatan film tersebut.
Meski tidak menggunakan aktris dan aktor dengan nama besar, namun Rizka mengungkap kisaran biaya produksi film tersebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.
"Banyak yang ngomong 'Tidak pakai artis mungkin budgetnya sedikit' mungkin di sini aku bisa ngasih kisaran kali ya, budget film ini di atas Rp12 milyar," kata Rizka di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
Kemudian, film Women from Rote Island juga akan menyumbangkan sebagian pendapatan dari penayangan di bioskop untuk para korban kekerasan seksual di Indonesia. Hal itu diambil sesuai dengan kampanye dari film Women from Rote Island sendiri yakni untuk menghentikan kekerasan seksual.
"Film ini seperti saya bilang semoga dengan film ini kalau bisa men-stop kekerasan seksusal. Jadi kita masih memberlakukan 2,5 persen dari pendapatan kita untuk para korban kekerasan seksual," kata Rizka.
Sebagai informasi, selain Indonesia, film Women from Rote Island juga akan tayang di luar negeri yakni di enam negara. Rizka belum bisa mengungkap keenam negara tersebut, namun yang sudah pasti adalah di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
"Kalau untuk tayang bioskop ya untuk di luar, enam negara, mungkin yang bisa aku share itu adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei dulu," kata Rizka.
"Habis lebaran (tayang) untuk tiga negara itu," kata Rizka.
Kementerian PPPA: Korban Kekerasan Seksual Tidak Boleh Di-pingpong
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut korban kekerasan seksual tidak boleh direpotkan dengan birokrasi dalam proses penanganan kasus.
