- VIVA/Riki Ilham Rafles
VIVA – Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) diwarnai banyak masalah. Sebabnya, acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 12 November 2020 itu dilakukan secara virtual.
Mukernas ini awalnya saja sudah terlambat dimulai sekira dua jam dari waktu awal. Belum lagi ada sikap negatif dari panitia pelaksana yang mematikan mikropon di tengah penyampaian pendapat dari peserta.
"Pelaksanaan Mukernas Pertina secara virtual bukan hanya tidak siap tapi terkesan amburadul," kata ata Sekretaris Pengprov Pertina Sulawesi Selatan (Sulsel), Adam Taka Simanjuntak.
Sekretaris Pengprov Kalimantan Barat, Ramli Ramlan juga turut menyesalkan terjadinya hal-hal yang tidak seharusnya tersebut. Apalagi mereka dipantau langsung oleh perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
"Harusnya dijalankan secara benar, karena ada pantauan langsung oleh KONI Pusat. Ini kan bisa jadi catatan tersendiri," ujarnya.
Ada pula keluhan yang datang karena para peserta tidak mendapatkan materi. Sedangkan keputusan langsung diambil begitu saja secara sepihak.
"Kita berbicara malah mikropon dimatikan sesukanya. Keputusan yang diambil juga sepihak tanpa ada penyampaian materi kepada peserta," tutur Sekretaris Pengprov Pertina Aceh, Syarkawi Yuzan.
Dari Mukernas ini diharapkan bisa menentukan jadwal dan lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Pertina selanjutnya. Menjadi penting karena sebelumnya sudah ada penundaan.
Pada akhir 2019, sudah ditetapkan pelaksanaan Munas Pertina dilakukan pada 2-3 Mei 2020. Namun, kepengurusan yang dipimpin Johny Asadoma melakukan pengunduran menjadi 5-6 Agustus 2020. Namun lagi-lagi rencana itu batal.
Yang kemudian memantik rasa kekhawatiran para pemegang suara, Johny Asadoma meminta perpanjangan masa kepengurusan kepada KONI Pusat hingga 23 Desember 2020. Tanpa tahu apa alasannya.
Sekretaris Pengprov Pertina Banten, Warta Ginting menyoroti penetapan lokasi Munas Pertina di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 17 Desember 2020. Menurut dia ada kejanggalan dalam hal pemungutan suara.
"Pengprov Pertina Maluku punya dua surat mandat. Pertama, surat mandat yang ditandatangani oleh ketua harian dan yang kedua ditandatangani oleh ketua. Setelah diselidiki yang ditanda tangani ketua hanya di scan. Jadi, mandat itu sudah dipastikan tidak benar apalagi kita tahu bahwa ketuanya tidak berada di Maluku," tegasnya.
