- VIVA | Satria Zulfikar
VIVA – Puluhan aktivis mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar aksi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Senin, 12 Februari 2024.
Massa datang dengan membawa puluhan sayur busuk hingga beberapa papan karangan bunga sebagai bentuk mengeritisi OJK NTB yang diduga membocorkan data perbankan dan menggunakan dana FKIJK (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) untuk kampanye oknum calon legislatif.
Massa melempar puluhan sayur busuk ke Kantor OJK NTB yang dinilai tidak bersifat netral dalam pemilu. Halaman kantor tersebut dipenuhi sampah sayuran yang dilempar oleh mahasiswa.
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan oleh aparat yang melarang mahasiswa masuk ke Kantor OJK NTB. Terlihat beberapa mahasiswa sempat dipukul aparat saat ketegangan terjadi.
Beruntung kericuhan tersebut berhasil diredam dan mahasiswa kembali melanjutkan orasi tanpa masuk ke area kantor.
Kantor OJK NTB Dilempar Sampah, Buntut Dugaan Kampanye Caleg
- VIVA | Satria Zulfikar
Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar dalam orasinya mengatakan telah mengetahui oknum salah satu Caleg berkampanye dengan membagikan kupon bansos yang ada logo Otoritas Jasa Keuangan. Disinyalir dana tersebut dari dana FKIJK pada OJK NTB.
“OJK berubah menjadi otoritas politik. Bagi kupon bagi sembako tapi diminta untuk pilih Caleg. Hari ini hari tenang (pemilu) tapi kita tidak bisa tenang gara-gara ulah OJK. Kita tidak pernah setuju jika kekuasaan disalahgunakan,” katanya.
Dia mengatakan seharusnya dana FKIJK diperuntukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Apalagi saat ini NTB nomor satu di Indonesia dengan kredit macet Pinjol tertinggi. Itu membuktikan literasi keuangan masyarakat NTB masih buruk.
“Patut diduga uang-uang yang kita tabung di bank, koperasi digunakan untuk membiayai kampanye Caleg,” ujar dia.
Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengertisi sikap OJK NTB yang diduga membocorkan data perbankan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan juga menyalahgunakan dana untuk literasi keuangan.
“OJK sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Kampanye. Ini sangat buruk dan menciderai kepercayaan publik,” kata dia.
Dia meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB.
“Kami meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga mengaudit OJK NTB terkait penyimpangan dan dugaan pelanggaran netralitas,” kata dia.
Dia juga meminta OJK NTB untuk memberikan klarifikasi terkait adanya paket sembako yang didistribusikan Caleg dengan nama OJK.
Sebelumnya Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy melalui siaran pers telah membantah tuduhan tersebut. Dia membantah OJK NTB membocorkan data perbankan ke salah satu guru besar di Mataram yang tidak memiliki kepentingan dalam mengakses data.
“Menegaskan bahwa pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga, serta memastikan tidak ada kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK. Pemberian dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan,” kata dia.
Dia juga membantah keterlibatan OJK NTB dalam berbagi sembako bersama Caleg.
“Menegaskan bahwa Kantor OJK Provinsi NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama Calon Legislatif manapun selama masa kampanye pemilu. OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai,” ujarnya.
“Hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan, yang tidak memiliki afiliasi politik sama sekali,” kata dia.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
