- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Protes datang dari segala penjuru. Dewan yang terhormat di Senayan disorot, menyusul gerak maraton mengesahkan revisi undang-undang berbau kontroversial.
Hari pertama di pekan terakhir September 2019, Senin 23 September, Yogyakarta , Bandung, Malang, Makassar, Kepulauan Riau, Samarinda, dan DKI Jakarta. Di kota-kota itu, para mahasiswa berbagai universitas bergerak serentak, menuntut pembatalan pengesahan revisi undang-undang.
Di tengah desakan, pimpinan DPR pun bertandang ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Presiden Joko Widodo lantas mengumumkan bahwa pemerintah meminta DPR menunda pengesahan empat revisi undang-undang.
“RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP ditunda pengesahannya,” ungkap Presiden Jokowi.
Namun, di Gedung DPR, massa demonstran tak kunjung bubar. Perwakilan mahasiswa pun sempat diterima para anggota dewan.
Akan tetapi dialog mengalami kebuntuan. Bahkan di penghujung malam itu perwakilan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR.
Selasa, 24 September 2019, unjuk rasa kian tak terbendung. Mahasiswa tumpah ruah memenuhi jalan-jalan di sekitar Kompleks DPR.
Demo yang sebelumnya diisi dengan orasi mahasiswa, berujung ricuh. Massa mahasiswa pun menutup ruas tol dalam kota di depan kompleks parlemen.
Seperti apa kelanjutannya, dapat disimak pada tayangan berikut ini:
Meski Ada Solusi Keringanan Pembayaran, BEM USU Tegas Menolak Kenaikan UKT
Aziz mengungkapkan bahwa kenaikan UKT sudah dirasakan mahasiswa USU pada tahun 2022, lalu. Tapi, bahasa UKT berkeadilan, ia menilai tidak sama sekali dirasakan.
