- vstory
VIVA – Dikutip dari website pertamina, saat ini PT Pertamina (Persero) tengah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Hal ini pun menyebabkan harga BBM nonsubsidi terpaksa harus mengalami kenaikan. Jenis BBM yang mengalami kenaikan harga ialah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Harga Pertamax Turbo (Ron 98) mengalami peningkatan dari Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200 per liter, Dexlite dari Rp12.950 per liter menjadi Rp15.000 per liter, sementara Pertamina Dex dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp16.500 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Kenaikan harga BBM bukanlah satu-satunya kasus kenaikan harga yang terjadi pada tahun ini. Awal tahun 2022 lalu, negeri ini dihebohkan dengan meroketnya harga minyak goreng ditambah langkanya komoditas tersebut di pasaran yang membuat harganya semakin terasa mencekik.
Pemerintah sempat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas tersebut sebagai upaya menyeimbangkan stabilitas pasar yakni sebesar Rp14.000 per liter di berbagai wilayah.
Namun kebijakan tersebut belum diiringi dengan aturan yang tegas sehingga beberapa oknum tidak bertanggung jawab justru memafaatkannya untuk kepentingan pribadi.
Akibatnya, masyarakat kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat miris mengingat Indonesia merupakan negara dengan produksi kelapa sawit cukup tinggi di mana sama-sama kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan bahan dasar pembuat minyak goreng.
Pencabutan HET oleh pemerintah pun selanjutnya tak dapat dipungkiri, membuat harga minyak goreng di pasaran kembali bergerak liar, bahkan mencapai Rp25.000 ribu per liternya yang jauh berbeda dengan HET dari pemerintah.
Kemudian, tidak lama berselang, keberadaan gula pasir di berbagai wilayah pun mengalami kelangkaan. Hal ini praktis membuat harga komoditas tersebut mengalami kenaikan, sesuai teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga akan dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan akan komoditas tersebut. Sebagai salah satu komoditas penting dalam rumah tangga, kelangkaan gula pasir tidak dapat mengakomodir permintaan masyarakat sehingga kenaikan harga pun tak dapat dihindari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Maret tahun 2022 tercatat mencapai 0,66 persen. Inflasi terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga sebagian besar komoditas.
Adapun penyumbang inflasi Maret tahun 2022 utamanya berasal dari komoditas minyak goreng, cabai merah dan emas perhiasan. Adapun inflasi pada Juni tahun 2022 mencapai 0,61 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juni tahun 2022 di antaranya yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Selain terjadi kenaikan harga untuk beberapa komoditas strategis, inflasi juga disebabkan oleh adanya mobilitas masyarakat. Adanya program vaksin yang cukup gencar di berbagai wilayah, masyarakat dapat melakukan mobilitas baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Apalagi setelah penetapan aturan persyaratan perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara yang kala itu yang tidak diwajibkan menunjukkan hasil test antigen maupun PCR bagi penumpang yang telah divaksin kedua dan booster kala itu.
Hal ini dapat ditunjukkan naiknya indeks kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,42 persen. Apabila dilihat dari perkembangan pariwisatanya, terjadi peningkatan sebesar 151, 98 persen (Februari 2022 terhadap Februari 2021) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di pintu masuk utama. Akan tetapi, saat ini kasus Covid-19 sedang meningkat, begitu pula masih terjadi terjadi kenaikan di beberapa komoditi di Indonesia.
Stabilitas harga di pasaran harus selalu dipantau, terutama pada masa-masa seperti ini ketika perekonomian jelas sedang rentan akibat pandemi Covid-19. Sebaiknya pemerintah bersama pihak-pihak terkait lainnya melakukan operasi pasar untuk mengetahui kondisi di lapangan, apakah terdapat harga komoditas yang tidak wajar atau terjadi penimbunan suatu komoditas yang menyebabkan kelangkaan komoditas tersebut.
Pemerintah dapat pula melakukan kegiatan pasar murah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, dalam hal pendistribusian komoditas, memotong rantai distribusi menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dari produsen.
Operasi pasar yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta dapat menurunkan harga barang pokok sehingga harga dapat kembali normal. Namun hal tersebut tentunya harus tetap diiringi dengan aturan yang tegas agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pelaksanaan operasi pasar pun sebaiknya dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika menjelang perayaan hari-hari besar dan dilaksanakan di titik-titik lokasi masyarakat yang masih memiliki penghasilan rendah.
Selain untuk mencegah terjadinya kecurangan penjual dalam memperdagangkan barang dagangannya, operasi pasar dapat bertujuan untuk memotong rantai distribusi komoditas sehingga pendistribusian komoditas tidak melalui rantai yang terlalu panjang dan dapat tepat sasaran, mempermudah masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya. (Rawidin S.P., Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah)
