- vstory
VIVA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2023 sebesar 5,05% year-on-year (yoy).
”Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid 5,05%,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat konferensi pers, Senin (5/2/2024).
Sri Mulyani menghadap Megawati
Ketika dikonfirmasi lagi soal pertemuan Sri Mulyani dengan Megawati, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak tahu ada pertemuan tersebut. Bilapun pertemuan itu dilakukan Sri Mulyani, menurutnya sah-sah saja untuk urusan silaturahmi.
"Nggak tahu saya kalau itu (pertemuan dengan Megawati). Kalau mau ketemu kan boleh silaturahmi," tutur Luhut.
Ada 5 ancaman bagi masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024:
1. Bahwa Menkeu AS Janet Yellen telah menegur Menko Maritim Luhut pada tanggal 1 Agustus 2023, masalahnya utang BUMN RI dinilai ugal-ugalan tanpa turut pada undang undang WB 1954. Risikonya setelah teguran tersebut sekonyong-konyong rupiah terdevaluasi 10% sejak Agustus 2023.
2. Dengan demikian risiko tahun 2024 adalah mesin pertumbuhan selama ini lewat anggaran non APBN yaitu seperti pembangunan infrastruktur lewat BUMN yang telah disetop oleh Menko Maritim.
3. Juga pertumbuhan ekonomi tahun 2023 karena berbasis mesin pembangunan BUMN infrastruktur, maka risiko tahun 2024 adalah adanya kiamat BUMN, karena poin 2 tadi, utang BUMN telah disetop, maka beberapa BUMN karya seperti Wijaya karya, waskita karya dan 48 dana pensiun BUMN risikonya bangkrut massal.
4. Kekhawatiran Menkeu Sri Mulyani yang disampaikan kepada Megawati ini seperti anaknya yang dianiaya menantu. Ingat dulu pertama Sri Mulyani mendapatkan rekomendasi tugas menjadi direktur IMF oleh Presiden Megawati. Sekarang tentu Sri khawatir dan menyandarkan pada ibu.
5. Adapun kekhawatiran Sri seperti poin 1 masalah utang BUMN RI dinilai ugal-ugalan tanpa turut pada undang undang WB 1954. Sebelum ini sejarah Sukarno dan Soeharto dipaksa resign ya gara gara cetak tunai BLBI ugal-ugalan. Akibatnya rupiah terdevaluasi. Inilah mimpi buruk Sri Mulyani. Betapa dia sangat khawatir sekali jerih payah reformasi 25 tahun bisa buyar.
Urgensi Sensus Pertanian di Era Kebijakan Berbasis Data
Saat ini BPS tengah menyelenggarakan Sensus Pertanian. Sejumlah tindak lanjut perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan data-data yang telah diperoleh.
