- Istimewa
VIVA.co.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membantah pernah menerima uang hasil korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ganjar pernah menjadi pimpinan Komisi II DPR ketika proyek e-KTP dikerjakan.
"Pernah dulu saya disebut-sebut (menerima uang korupsi e-KTP). Makanya saya bilang, siapa yang memberi ke saya? Malah saya bantu untuk bongkar (kasus ini)," kata Ganjar dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Oktober 2016.
Dugaan keterlibatan Ganjar pada kasus ini diungkapkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazar menyebut Ganjar sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP selaku salah satu pimpinan Komisi II DPR RI.
Ganjar menegaskan tak terlibat kasus e-KTP. Maka dia mengaku siap bila diperiksa penyidik KPK. "Kalau mau manggil tidak apa-apa. Malah saya bantu jelasin nanti," kata Ganjar.
Selain Ganjar, Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat korupsi e-KTP. Di antara mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, serta mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dalam proyek bernilai Rp6 Triliun itu, KPK baru menjerat dua orang tersangka. Mereka yakni Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut. KPK menduga ada korupsi mencapai Rp2 triliun dari proyek e-KTP.
Diduga KPK tengah melakukan pengembangan penyidikan kasus ini. Tercatat ada beberapa mantan anggota DPR dari Komisi II yang telah dipanggil untuk diperiksa. Di antaranya adalah Chairuman Harahap dan Agun Gunanjar.
(ren)
