Semoga Pilkada Menggembirakan, Boleh Juga Lucu
- VIVA/Muhamad Solihin
Lalu saya punya yang namanya dialog, ‘Gayeng Bareng Gubernur Jateng.’ Itu setiap Senin sore, host-nya saya sendiri. Jadi kalau di media lagi ribut apa, saya panggil tokohnya, saya wawancarai sendiri, agar mereka bercerita. Terus saya punya acara ‘Mas Ganjar Menyapa’ melalui radio. Atau saya datang langsung bertemu dengan mereka, judulnya ‘Ngopi Bareng Mas Ganjar.’ Jadi ada beberapa cara yang bisa dikelola untuk menjadi ikatan antara pemerintah dengan masyarakat. Tak hanya sebatas menjelang pemilihan atau pilkada.
Apakah ada pembagian peran dengan Gus Yasin?
Interchangable, bolak balik saja. Jadi ketika bertemu dengan kelompok santri, sudah pasti Gus Yasin. Tapi sering kali mereka (alumni santri) mengatakan kepada Gus Yasin kalau mereka ingin bertemu dengan mas Ganjar. Nah, kami datang. Atau juga sebaliknya. Jika ada tokoh agama dari Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu ingin bertemu dengan Gus Yasin, lalu disampaikan ke saya, ya kita temui. Jadi memang ada berbagi peran, tapi cara pembagiannya tidak kaku.
Pilihan mengajak Gus Yasin apakah guna menangkal politik identitas seperti di Pilkada Jakarta?
Enggak juga. Kalau semacam politik identitas seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya kita tidak hanya belajar dari pilkada DKI saja, kita belajar dari semua. Maka tadi di awal saya katakan, Ibu Megawati ketika berdialog dengan para kyai, para ulama PBNU, mereka memiliki pemahaman bersama. Pesannya begini, kondisi bangsa Indonesia beragam, jadi pemimpinnya harus mereperesentasikan banyak warna.
Kebhinekaannya ditonjolkan, agar banyak yang bisa didapatkan. Ada kenyamanan politik yang disimbolkan oleh pemimpinnya, agar seluruh kekuatan politik yang berbeda itu merasa, ‘oh saya bisa terwakili di sana.’
Kedua, secara elektroral pasti kita ada keuntungan secara pragmatis. Selain itu, kita bisa saling melakukan check and balance. Jadi ada banyak pertimbangan yang sebenarnya bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar alasan tunggal untuk itu, apalagi kalau alasannya belajar dari pilkada di DKI, tidak seperti itu.
Sejauh ini apakah ada pola-pola yang sama seperti di Pilkada Jakarta?