Semoga Pilkada Menggembirakan, Boleh Juga Lucu
- VIVA/Muhamad Solihin
Selama lima tahun jadi gubernur, apa saja program Anda yang tertunda?
Bukan tertunda, tapi emang belum selesai. Kalau kita pakai politik anggaran, itu anggarannya gak pernah cukup. Penduduknya terus bertambah dan persoalannya bertambah. Engga ada seorang pemimpin yang dalam periode tertentu menyelesaikan persoalannya, bahkan mereka yang dikatakan seumur hidup pun tak akan pernah ada kata selesai.
Kompetitor Anda mengatakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lambat dan kecil?
Kita selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional tuh.
Soal tudingan bahwa jumlah pengangguran masih tinggi?
Pengangguran akan bertambah karena tiap tahun yang lulus sekolah terus bertambah, tinggal bagaimana kita menyerapnya. Dan kita menjelaskan kepada mereka apakah Anda mau jadi pegawai atau entrepreneur? Kalau ingin menjadi pengusaha maka saya kasih modalnya. Dan dalam sistem pendidikan kita juga mendorong agar mereka ekonominya bisa mandiri.
Jika dipercaya masyarakat untuk kembali memimpin Jateng, apa program prioritas Anda?
Sebenarnya rakyat kalau ditanya itu masih ajeg. Pak, beresin infrastruktur. Alhamdulillah para bupati sekarang sudah mulai cocok. Ah saya mau ikutin Pak Ganjar, saya mau tingkatkan anggaran untuk infrastrukturnya agar cepat selesai. Baik itu jalan, jembatan, irigasinya. Nanti kita akan masuk lagi ke sektor pendidikan dan kesehatan. Kalau ini bisa kita dorong maka akan bisa mendapatkan kecepatan untuk masalah infrastruktur kita bereskan. Nah, kalau itu bisa kita selesaikan, maka relasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten bisa seimbang. Itu yang namanya harmoni, nah ini yang menurut saya yang hari ini penting. Nah, prioritasnya ke depan apa? Masyarakat masih berharap pemerintahan ini bersih.
Banyak calon kepala daerah petahana yang ditangkap. KPK mensinyalir karena biaya politik yang tinggi. Tanggapan Anda?
Karena kita yang memahal-mahalkan diri. Yang namanya direct vote atau pemilihan langsung seperti itu mahal, dan ini sistem politik yang hari ini sudah terjadi. Kan ini pilihan. Dulu dipilih DPRD kan DPRD nya dulu dikanalisasi, di sana terjadi gratifikasi, DPRD nya dikasih apa-apa, kemudian suap terjadi. Dulu pemikirannya kalau pemilihan langsung tidak ada yang namanya suap menyuap. Tapi ternyata ya 11-12. Kalau berpikirnya seluruh kebutuhan itu diemban sendiri, maka korupsi lah itu.
