Pemerintah RI Diminta Perlu Bercermin Sebelum Gugat Uni Eropa ke WTO

"Saya rasa Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita punya power di WTO, walaupun kita harus berhati-hati karena Uni Eropa adalah rekan dagang kita dalam jangka panjang. Pemerintah ingin sekali membuktikan bahwa CPO [minyak sawit] kita ramah lingkungan dan tidak bermasalah," jelas Fithra Faisal Hastiadi, ekonom dari Universitas Indonesia.

Ahmad Heri Firdaus, peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menduga Uni Eropa mendiskriminasi sawit Indonesia lantaran ingin mengganti pangsa pasar CPO dengan produk minyak nabati non-CPO, seperti bunga matahari, yang banyak tumbuh di benua tersebut.

"Yang ditakutkan sekarang adalah adanya retaliasi dari Indonesia, seperti kita menutup keran impor susu dari Uni Eropa, misalnya. Ini hal yang biasa dalam perdagangan internasional," kata Ahmad.

Meski demikian, Fithra mengatakan hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa secara umum masih bagus. Kedua pihak saat ini tengah merumuskan perdagangan komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dan saling gugat di antara keduanya tidak berpotensi membatalkan perundingan.

"Perseteruan Indonesia dengan Uni Eropa terkait CPO sudah lama, tapi pemerintah belum terlihat akan membatalkan rencana mewujudkan I-EU CEPA," jelas Fithra.

"Jika tercapai, Indonesia akan memberikan sinyal positif bahwa kita bisa patuh pada aturan dagang dengan Uni Eropa, apalagi kita mengincar peningkatan reformasi institusi kita. Uni Eropa juga butuh Indonesia, dari segi pasar, tenaga kerja, dan bahan baku industri."

Fithra menilai pemerintah bisa mulai melirik pasar alternatif bagi sawit. Tahun lalu, Uni Eropa adalah pasar sawit terbesar kedua Indonesia, di bawah India. China dan negara-negara Afrika tercatat sebagai pembeli terbesar ketiga dan keempat.