Sumber :
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews -
Anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Soeripto mengaku pernah dimintai tolong oleh seorang pengusaha untuk melobi Menteri Pertanian Suswono. Lobi itu mengenai
penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
"Saya kenal dia. Tapi, saya bilang, itu bukan kompetensi saya. Bisa dilihat apakah saya minta itu kepada Menteri Pertanian," kata Soeripto, usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Jumat 24 Mei 2013. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dalam dugaan suap kuota impor daging sapi itu.
Kabarnya, perusahaan milik pengusaha itu menjadi rekanan di Kementerian Pertanian, sebelum akhirnya digantikan oleh PT Indoguna Utama.
Sementara itu, mengenai namanya sering digunakan oleh pengusaha tertentu dalam melobi Mentan dan pejabat terkait dalam pengurusan impor daging, Soeripto mengaku tidak mengetahuinya. "Saya enggak tahu," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Soeripto, dia merasa dirugikan oleh pengusaha yang memakai namanya dalam mengurus kuota impor daging. "Saya akan cermati dulu, seberapa jauh klaim-klaim itu tidak melanggar hukum," imbuhnya. (eh)
![Kepala DUPUPR Kota Tangerang, Ruta ireng Wicaksono]()
![img_title]()
"Saya kenal dia. Tapi, saya bilang, itu bukan kompetensi saya. Bisa dilihat apakah saya minta itu kepada Menteri Pertanian," kata Soeripto, usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Jumat 24 Mei 2013. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dalam dugaan suap kuota impor daging sapi itu.
Kabarnya, perusahaan milik pengusaha itu menjadi rekanan di Kementerian Pertanian, sebelum akhirnya digantikan oleh PT Indoguna Utama.
Sementara itu, mengenai namanya sering digunakan oleh pengusaha tertentu dalam melobi Mentan dan pejabat terkait dalam pengurusan impor daging, Soeripto mengaku tidak mengetahuinya. "Saya enggak tahu," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Soeripto, dia merasa dirugikan oleh pengusaha yang memakai namanya dalam mengurus kuota impor daging. "Saya akan cermati dulu, seberapa jauh klaim-klaim itu tidak melanggar hukum," imbuhnya. (eh)
Urai Kemacetan Perlintasan KA di Poris, Pemkot Tangerang Bangun Dua U-Turn
Upaya penguraian kemacetan telah dilakukan pada tahun 2022 lalu.
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
