Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri dugaan korupsi di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PD Darma Jaya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas mengaku belum mendapat laporan hasil kajian dari tim yang berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sampai sekarang saya belum memperoleh hasil dari tim yang ke DKI kemarin, kecuali ada informasi kalau Pak Ahok
welcome banget," kata Busyro di kantornya, Rabu, 31 Juli 2013.
Menurut Busyro, kajian di dua sektor tersebut sangat diperlukan karena kepentingan publik ada disana. "Secara prinsip sudah transparan, termasuk daging juga kemarin dikaji," ungkap dia.
Busyro mengatakan kajian dilakukan dalam rangka pencegahan. Kajian sudah dilakukan sejak awal tahun ini.
"KPK itu kan punya pengalaman-pengalaman berdasarkan kasus-kasus yang ada itu di sektor-sektor mana yang rawan untuk terjadinya korupsi. Korupsi itu dalam bentuk misalnya membuat kebijakan yang by desain korupsi," ungkap dia.
Sebelumnya KPK menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama untuk membicarakan potensi korupsi di Pemprov DKI. Menurutnya pertemuan itu terkait beberapa indikasi korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov dari eselon III, II, hingga eselon I.
"Beberapa yang kami bicarakan terkait Dinas Perhubungan. KPK melihat ada korupsi di sana," kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Namun Ahok tidak bersedia menjelaskan detail permasalahan di Dishub. Ia hanya menyebut secara garis besar. "Masalah trayek dan masalah KIR di antaranya. Sampai sekarang kami tidak pernah tahu berapa buku KIR yang dikeluarkan dan jumlah trayek," ucap dia.
KPK berasumsi pengurusan izin di Jakarta ini begitu mudah dan cepat, tapi di balik itu semua terlihat kesemrawutan administrasi yang mengarah pada korupsi. "Saya akan bantu KPK. Mereka mau data apa saya kasih. Saya bukakan lemari malah. Mau data mana silakan bawa," katanya.
Sedangkan terkait PD Darma Jaya, KPK melihat ada kejanggalan. Perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI ini menguasai 20 persen distribusi daging Ibu Kota. Di balik aset triliunan rupiah itu ternyata juga terdapat utang perusahaan yang mencapai triliunan rupiah.
"Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," ujar dia.(umi)
![Sidang Syahrul Yasin Limpo, SYL]()
![img_title]()
Baca Juga :
Jadi Juragan Kontrakan, Haji Bolot Berangkatkan Haji dan Belikan Rumah untuk Saudara-saudaranya
Menurut Busyro, kajian di dua sektor tersebut sangat diperlukan karena kepentingan publik ada disana. "Secara prinsip sudah transparan, termasuk daging juga kemarin dikaji," ungkap dia.
Busyro mengatakan kajian dilakukan dalam rangka pencegahan. Kajian sudah dilakukan sejak awal tahun ini.
"KPK itu kan punya pengalaman-pengalaman berdasarkan kasus-kasus yang ada itu di sektor-sektor mana yang rawan untuk terjadinya korupsi. Korupsi itu dalam bentuk misalnya membuat kebijakan yang by desain korupsi," ungkap dia.
Sebelumnya KPK menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama untuk membicarakan potensi korupsi di Pemprov DKI. Menurutnya pertemuan itu terkait beberapa indikasi korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov dari eselon III, II, hingga eselon I.
"Beberapa yang kami bicarakan terkait Dinas Perhubungan. KPK melihat ada korupsi di sana," kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Namun Ahok tidak bersedia menjelaskan detail permasalahan di Dishub. Ia hanya menyebut secara garis besar. "Masalah trayek dan masalah KIR di antaranya. Sampai sekarang kami tidak pernah tahu berapa buku KIR yang dikeluarkan dan jumlah trayek," ucap dia.
KPK berasumsi pengurusan izin di Jakarta ini begitu mudah dan cepat, tapi di balik itu semua terlihat kesemrawutan administrasi yang mengarah pada korupsi. "Saya akan bantu KPK. Mereka mau data apa saya kasih. Saya bukakan lemari malah. Mau data mana silakan bawa," katanya.
Sedangkan terkait PD Darma Jaya, KPK melihat ada kejanggalan. Perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI ini menguasai 20 persen distribusi daging Ibu Kota. Di balik aset triliunan rupiah itu ternyata juga terdapat utang perusahaan yang mencapai triliunan rupiah.
"Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," ujar dia.(umi)
Duit Ditjen Holtikultura Kementan yang Mengalir ke SYL Bikin Kaget
Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menyebut sudah ada miliaran rupiah uang Direktorat Jenderalnya yang mengalir kepada Syahrul Yasin Limpo atau SYL
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
