Dubes Rusia: AS Sudah Gagal Berantas ISIS
- VIVA.co.id/Santi Dewi
Sementara, mengenai siapa pun yang seharusnya menjadi Presiden di Suriah, kami serahkan ke rakyat Suriah sendiri yang memutuskan. Bukan Moskow atau Washington yang menentukan.
Anda bisa melihat pasca kejatuhan Muamamar Khadafi di Libya atau Saddam Husein di Irak. Apa yang terjadi di negara mereka usai pemimpinnya digulingkan? Kini, negara tersebut menjadi sumber kelompok teroris.
Tetapi di bawah pemerintahan sebelumnya, negara itu tidak menjadi sumber munculnya terorisme.
Apakah sudah ada pengaturan di antara kedua negara saat berperang di Suriah agar tidak terjadi insiden saling tembak secara tidak sengaja?
Kami tentu saja siap untuk melakukan kontak secara terus menerus dengan negara mitra kami, AS terkait memberantas teroris di Suriah dan di mana pun. Kami telah membuat banyak proposal mengenai hal tersebut.
Proposal terbaru yakni kami akan mengirimkan delegasi besar yang dipimpin Perdana Menteri Dmitry Medvedev ke AS. Tujuannya untuk membahas kerja sama untuk memberantas teroris. Tetapi, AS menolak untuk menerima delegasi ini.
Sejauh yang saya ketahui, Pemerintah AS tidak menjelaskan alasan di balik penolakan itu. Alasan utamanya AS tidak ingin bekerja sama dengan Pemerintah Bashar Al-Assad yang saya nilai aneh dan hipokrit.
Terlihat di mata saya tujuan dari Pemerintah AS yakni untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad dan tolong dicatat bahwa ISIS pun menginginkan hal yang sama, yakni Assad mundur. Saya pikir hal tersebut menjelaskan banyak hal mengenai tujuan yang sesungguhnya kebijakan luar negeri AS di Suriah. Maka Anda bisa menilai tujuan AS malah sama seperti target kelompok teroris.
Tetapi, saya ulangi kembali, kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah AS. Paling tidak sudah ada dialog mengenai bagaimana mengatur keamanan di zona udara Suriah. Saya berharap dialog di antara kedua militer akan terus berlanjut dan dapat membahas strategi lebih lanjut bagaimana menghadapi kelompok teroris.
Seperti yang Anda ketahui, kami sudah memiliki proposal nyata mengenai hal tersebut. Pada tanggal 30 September yang lalu, kami mengeluarkan rancangan Dewan Keamanan PBB berisi alasan hukum untuk kerja sama multilateral dalam melawan teroris di kawasan Timur Tengah.
