- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengaku prihatin dengan pemerintah Jokowi tentang penyanderaan 10 WNI oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina.
"Upaya pemerintah sudah cukup intens. Namun memang pemerintah tawarkan opsi adanya negosiasi apalagi kedepankan adanya pembebasan sandera dengan uang tebusan, kita jadi bertanya-tanya, dan prihatin," kata Effendi di gedung DPR, Rabu 6 April 2016.
Menurut politisi PDIP ini, pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI tersebut bekerja. Menurut dia, tidak seharusnya perusahaan itu dilepaskan untuk berhubungan langsung dengan teroris.
Effendi mengatakan, bahwa dari sisi DPR sangat prihatin, apalagi ini disampaikan pejabat teras Indonesia. Karena itu akan menimbulkan tanda tanya terhadap bangsa. Apakah negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah, ujarnya.
"?Pejabat kita jangan katakan uang tebusan serahkan ke pengusaha. Kalau gitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu PMI saja. Nanti negara kita masuk katagori yang nego dengan teroris," katanya.
Sebagai negara yang berdaulat lanjut Effendi, Indonesia mempunyai posisi tawar dengan pemerintah Filipina. Dia pun mencontohkan kasus terpidana mati Mary Jane. Saat itu pemerintah Filipina dengan keras berupaya agar eksekusi mati terhadap Mary Jane ditunda.
"Dengan Filipina kita bsa mendengar apa yang diharapkan Benigno ketika menuda eksekusi Mary Jane (terpidana mati narkoba). Lalu kenapa itu tidak dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia," katanya.
Menurutnya, mungkin sekarang kita terbiasa dengan budaya yang palsu, seolah-olah bisa dilakukan kepalsuan. “Saya berharap Indonesia bisa menunjukkan kedaulatan. berikan kami akses mengambil dengan cara militer dengan kemampuan kita, baik angkatan darat, laut, udara itu mampu dan akan menaikkan moralitas kita," katanya. (Web)
