- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Jokowi mengungkapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara hingga mencapai sebesar Rp2.750 triliun.
"Ini tumbuh 0,4 persen, dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020," kata Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021, yang disiarkan secara virtual, Rabu 25 November 2020.
Presiden mengatakan, di saat perekonomian nasional masih lesu, maka belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi roda ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan, dalam program dan proyek yang telah direncanakan demi membantu menggerakkan roda perekonomian nasional.
Maka, Jokowi pun secara tegas meminta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, dan para kepala daerah terutama yang memiliki anggaran-anggaran bernominal besar, untuk segera melakukan lelang dini.
"Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I-2021," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dengan demikian, Jokowi berharap bahwa pada Januari 2021 mendatang, sudah akan ada pergerakan ekonomi dari proyek-proyek yang sudah bisa dimulai, karena lelangnya pun sudah dilakukan segera setelah DIPA diserahkan hari ini.
Jokowi menjelaskan, alokasi belanja negara sebesar Rp2.750 triliun itu terdiri dari belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang," kata Jokowi.
Presiden juga merinci, alokasi untuk sektor Kesehatan mencapai sebesar Rp169,7 triliun, sektor Pendidikan sebesar Rp550 triliun, sektor Infrastruktur sebesar Rp417,4 triliun, dan sektor Perlindungan Sosial sebesar Rp408,8 triliun.
"Kemudian sektor Ketahanan Pangan sebesar Rp99 triliun, serta sektor Pembangunan Bidang Teknologi dan Informasi yakni Rp26 triliun dan seterusnya," ujarnya.
Adapun salah satu kementerian yang telah melakukan lelang dini adalah Kementerian PUPR, di mana telah melakukan tender dini pada sekitar 1.900 paket kegiatan untuk tahun anggaran 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, langkah percepatan pelaksanaan ribuan tender itu akan bisa ikut menggenjot belanja modal pada masing-masing proyek kegiatan tersebut, guna mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. (ren)
