Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
– Pemerintah meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap gangguan internal dalam organisasi Kadin yang dapat memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat yang juga mantan Ketua Umum Kadin mengatakan, pemerintah saat ini membutuhkan dukungan organisasi dunia usaha yang solid dalam rangka mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan. Sebab itu, pemerintah mendukung Kadin Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap upaya-upaya mempolitisasi Kadin, baik dalam bentuk Kadin Tandingan maupun usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Perindustrian MS Hidayat yang juga mantan Ketua Umum Kadin mengatakan, pemerintah saat ini membutuhkan dukungan organisasi dunia usaha yang solid dalam rangka mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan. Sebab itu, pemerintah mendukung Kadin Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap upaya-upaya mempolitisasi Kadin, baik dalam bentuk Kadin Tandingan maupun usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Baca Juga :
Dukungan Golkar kepada Ijeck untuk Pilkada Sumut tinggi tapi Keputusan Ada di Pusat, Kata Pakar
“Saya sangat menyayangkan kalau masih ada yang mempolitisir Kadin di saat perekonomian kita butuh kerjasama yang solid," kata MS Hidayat dalam Rapat Koordinasi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat 26 April 2013.
Menanggapi permintaan pemerintah tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan kesiapannya melaksanakan amanat tersebut. Kadin Indonesia sebagai forum dunia usaha resmi yang didukung pemerintah, bertekad untuk mempertahankan keutuhan organisasi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku gangguan internal tersebut.
“Kadin Indonesia dengan tegas menyatakan, Munaslub yang mengatasnamakan Kadin di Pontianak tidak sah,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta.
Suryo menjelaskan, Munaslub Pontianak digelar oleh sekelompok kecil anggota Kadin dan bergerak tanpa melalui proses pengajuan yang sah serta bukan dilakukan dalam struktur resmi Kadin Indonesia yang diakui pemerintah. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Saya sangat menyayangkan kalau masih ada yang mempolitisir Kadin di saat perekonomian kita butuh kerjasama yang solid," kata MS Hidayat dalam Rapat Koordinasi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat 26 April 2013.
